PEMBAWAANNYA tenang. Namun, bila sudah mengupas seluk-beluk pemerintahan, sangat kuat menyembul pemahamannya yang dalam terhadap hakekat persoalan. Menariknya lagi, pemaparan pemahaman dan atau apresiasinya itu senantiasa ‘bermuatan ilmiah namun praktis dicerna’. Begitulah salah satu sisi lain seorang DR Johanis Kaloh, yang baru saja dipercayakan Presiden melaksanakan tanggungjawab selaku pelaksana tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tengah heboh.

Tentu saja, tak gampang mengemban kepercayaan itu. Kaloh sendiri, ketika dihubungi Komentar, Selasa malam, dengan santun mengakui tak menyangka dirinya dipercayakan pemerintah untuk menangani IPDN yang sedang menjadi sorotan nasional. “Tadi siang (Selasa, red) saya dipanggil Mendagri Ad Interim Widodo AS, diberi arahan, garis-garis perintah dan SK. Secara pribadi saya bertanya dalam hati apakah saya mampu menjalankan tugas ini? Tapi berkat campur tangan Tuhan, tugas dan tanggung jawab pemerintah ini harus dijalankan,” kisahnya. Karena itu, dengan tulus pula dia meminta doa dan dukungan warga Sulut. “Dari dasar hati, saya meminta dukungan doa warga Sulut supaya saya mampu menjalankan tugas dan melakukan pembaharuan di IPDN,” pinta Kaloh.
Lantas apa yang akan dilakukan Kaloh di IPDN yang sampai kini terus menjadi sorotan berbagai kalangan menyusul tewasnya praja asal Sulut, Cliff Muntu? Menjawab pertanyaan ini, Kaloh pun sudah siap. Apalagi, menurutnya, sudah ada cukup ‘bekal’ berupa arahan ‘kiat strategios’ yang sudah disampaikan langsung Presiden.
“Pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari cepat dan merubah citra IPDN di mata masyarakat Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Kaloh. Sebab menurutnya, peran media baik nasional dan lokal telah membentuk satu opini publik soal IPDN. “Tapi media tidak salah, karena menulis dan memberitakan apa adanya. Di sini kita harus mengambil hikmah bahwa citra atau imej IPDN harus dirubah secepatnya menjadi baik di mata masyarakat Indonesia,” jelasnya seraya menambahkan, enam langkah yang diinstruksikan presiden menjadi acuan kerjanya selama dipercayakan sebagai Pelaksana Tugas Rektor IPDN.
Kaloh juga dengan bijaksana menyikapi berbagai input dan sorotan yang sudah terlanjur berkembang di tengah masyarakat. Termasuk wacana pembubaran IPDN yang mencuat akhir-akhir ini. Hal itu menurutnya adalah hal yang wajar setelah terjadinya peristiwa memilukan yang menimpa seorang praja. “Tapi enam instruksi yang disampaikan presiden harus dijalankan terlebih dahulu. Jika perubahan fundamental telah dilakukan dan tidak membawa manfaat, saya pikir tergantung kebijakan pemerintah untuk memutuskan apakah dibubarkan atau tidak. Tapi saya yakin berdasarkan enam langkah fundamental dari presiden ini, akan merubah total IPDN secara keseluruhan,” tegasnya.
Kaloh juga dengan bijak menyikapi apresiasi bernuansa sinyalemen yang sempat berkembang di Sulut bahwa dipilihnya dirinya semata-mata untuk mengobati luka dan duka warga Sulut. Menurut Kaloh, “Anggapan atau sinyalemen yang muncul itu satu hal yang wajar. Tapi pemerintah pusat setidaknya mempunyai alasan yang tepat mengapa saya diangkat. Mungkin pertimbangannya karena saya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, juga alumni APDN yang setidaknya tahu seluk-beluk pendidikan di sana. Sebaiknya kita tak perlu bersinyalemen, tapi mari kita sama-sama memecahkan masalah dan apa yang akan kita buat yang terbaik bagi IPDN. Sekali lagi saya minta dukungan doa agar saya mampu menjalankan tugas tanggung jawab ini,” kuncinya.
Kaloh memang bukan birokrat dengan kualifikasi ‘instan’. Dia senantiasa tampil ‘matang’ dalam menyikapi permasalahan. Terlebih yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan. Kesan ‘sikap bernuansa ilmiah’ senantiasa mengental. Contohnya ketika baru-baru ini dia dimintai Komentar soal apresiasi seputar perkembangan daerah pemekaran di Sulut. Katanya, “Meskipun mungkin ada sementara orang kurang menyadari betapa kehadiran Kabupaten dan Kota baru ini sebenarnya merupakan momentum dan tonggak sejarah untuk membawa masyarakat di daerah baru akan menjadi lebih sejahtera, karena itulah tujuan utama suatu pemekaran. Tetapi kita harus sadari ini semua baru langkah awal dalam memasuki proses perjuangan dan kerja keras yang lebih besar lagi dalam mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada secara kreatif dan optimal, menuju kemajuan masyarakat,” jelasnya.
Lalu, bagaimana hakekat pemekaran daerah? “Bagi masyarakat, pemekaran wilayah ini telah membuka pintu akan harapan teraktualisasinya aspirasi dan penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan daerah secara lebih besar. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai "objek" tetapi "subjek" atau aktor utama pembangunan. Peran masyarakat akan sangat menentukan merah birunya pembangunan daerah,” jelasnya. 
“Rakyat akan sangat berperan jika otonomi daerah mendukung otonomi rakyat, dimana rakyat memiliki kebebasan untuk berinovasi dan beraktivitas serta dilibatkan dalam semua proses menuju otonomi rakyat dan daerah. Rakyat akan berkuasa, bila mampu mempengaruhi alat kekuasaan (maksudnya mampu mengontrol secara aktif) kinerja dari Kepala Daerah, DPRD, dan lembaga pemerintah lainnya, serta memiliki peluang mempengaruhi kebijakan (Peraturan Daerah). Dengan demikian yang paling hakiki adalah sejauh mana rakyat ikut serta dalam seluruh proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam keseimbangan kewajiban dan hak masayarakat yang sedemikian diharapkan darah baru akan berkembang secara cepat beriringan dengan Kabupaten dan Kota induknya,” urainya.
Kini, tugas besar sarat sorotan sedang diembannya? Kita tunggu, semoga ‘sentuhan kebijakan bernuansa ilmiah dan pengalaman praktis’ plus harmonisasi hubungan dengan semua pihak, akan membuahkan hasil optimal! Selamat! (landy)