Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Setelah resmi menjabat Plt Rektor IPDN, Dr Johanis Kaloh langsung action. Di hari pertama kerjanya Jumat (13/04) kemarin, mantan Sekprop Sulut ini membekukan organisasi kemahasiswaan dalam Kampus IPDN yang dinamai Wahana Bina Praja. Pembekuan lembaga kemahasiswaan mirip Badan Eksekutif Mahasiswa di Perguruan Tinggi itu, dilakukan dalam apel luar biasa pukul 09.00 WIB.
Dalam prosesi pembekuan tersebut, ditandai pencopotan atribut fungsionaris pejabat organisasi korps praja ini. Dalam struktur korps ini ada yang disebut pejabat guber-nur, wakil gubernur, hingga bupati. Menariknya, penco-potan ini dilakukan secara su-karela dan atas inisiatif kesa-daran para praja. 
Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Praja, Dino Aries Fahrizal, Walikota Dwarawati Sartika Mayasari dan para pengurus lainnya. Menurut Kaloh, kebijakan ini merupa-kan satu dari enam instruksi presiden guna menghilangkan kekerasan di Kampus IPDN. Setelah acara pencopotan ter-sebut, Kaloh mengumpulkan seluruh staf pengajar dan pengasuh IPDN sebagai lang-kah konsolidasi awal. 
Diakui Kaloh, upaya konso-lidasi ini juga untuk menge-jawantahkan enam butir pe-rintah presiden. Meski begitu dalam menyelesaikan persoa-lan IPDN tidaklah mudah. Salah satu yang tersulit adalah mereformasi pola pengasuhan. “Para pengasuh ini kan punya massa banyak, yaitu para praja. Kebijakan harus dimulai dengan sistem bottom up, tidak lagi bisa top down. Enam butir perintah presiden adalah modal awal saya,” ujar Kaloh seraya menambahkan, target pembenahan berikutnya ada-lah mengalihkan fokus pen-didikan dari pengasuhan men-jadi pengajaran.
“Pola pengajaran, pengasu-han dan pelatihan harus diru-bah. Di mana, titik beratnya ada pada pengajaran, tidak lagi pengasuhan. Keberadaan dosen kan selama ini ter-pinggirkan. Kita harus bisa mengambil nilanya, jangan su-sunya yang dibuang,” ujar alum-nus Institut Ilmu Pemerin-tahan (IIP) Jakarta tahun 1980 ini.
Pada bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk tim evaluasi untuk mereformasi IPDN. Tim tersebut diketuai mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid. Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, tim yang dibentuk berdasarkan Keppres No 8/2007. 
Ryaas Rasyid sendiri optimis-tis tim yang dia pimpin mampu mengevaluasi sistem penye-lenggaraan pendidikan IPDN lebih cepat dari batas waktu yang diberikan Presiden SBY selama 2 bulan. “Karena ini kerja tim, saya kira 2 bulan lebih dari cukup. Kalau bisa lebih cepat dari itu,” katanya.
Soal adanya aksi tutup mu-lut para praja IPDN, Ryaas tidak mempersoalkannya. 
“Saya optimis. Ini semua cu-ma buatan manusia kok,” ujar Ryaas. Menurutnya, tim yang dipimpinnya tidak akan sung-kan-sungkan karena telah diberi otoritas penuh oleh Pre-siden SBY. Menurutnya, IPDN akan diubah atau dibubarkan, adalah mutlak otoritas pre-siden. “Kalau mereka tidak setuju, tinggal dikeluarkan saja,” ujar Ryaas bersemangat.
Sementara Jubir Kepresi-denan Andi Mallarangeng me-nambahkan, untuk memper-mudah Tim Evaluasi mengo-rek informasi, mereka telah diberi fasilitas untuk meng-akses semua informasi yang dibutuhkan. 
“Mendagri Ad Interm Widodo AS mengatakan, sudah me-nyampaikan pada jajarannya untuk membuka semua akses dan semua pihak yang terkait untuk bekerja sama,” ujar Andi.(zal/kcm/dtc)