Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Permintaan Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang agar para praja asal Sulut melakukan check-up kesehatan, dinilai tepat. Buktinya, ada temuan bahwa sekitar 45 persen praja IPDN yang memeriksakan diri ke klinik, mengidap penyakit hepatitis. “Ini berarti mereka kan kurang gizi,’’ ungkap Ke-tua Komisi II DPR RI, Letjen (Purn) EE Mangindaan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (13/04). 
Temuan ini, menurut Lape—sapaan Mangindaan—berda-sarkan kunjungan tim Komisi II ke rumah sakit. Dan hasil dari rumah sakit menyebut-kan, sekitar 45 persen para praja yang berobat terdeteksi menderita penyakit hepatitis. 
Di sisi lain, mantan Gubernur Sulut ini melihat, penunjukan Kaloh sebagai Plt Rektor IPDN, sudah tepat. Lape menilai, po-sisi Kaloh sangat netral. Meski begitu, dia pesimis Kaloh bisa membenahi IPDN tanpa ban-tuan dan dukungan semua pihak. “Saya melihat di dalam, dia (Kaloh, red) berdiri sendiri. Terbukti saat Komisi II mela-kukan kunjungan ke kampus itu, semua praja termasuk kontingen Sulut sekalipun, (kompak) menjawab tidak ada kekerasan,” paparnya. 
Menurut Lape, ketakutan para praja membuka suara, kemungkinan karena takut karirnya terancam. Untuk itu, dia mengaku sudah menyam-paikan kepada semua praja, yang berani mengungkapkan kebenaran jangan takut an-caman. 
“Jika diancam, sampaikan ke Komisi II,” katanya seraya mengatakan, terkait kontingen Sulut, sudah diserahkannya kepada DPRD dan pemda yang juga telah melakukan kunju-ngan ke Kampus IPDN. 
Wakil Ketua Komisi II, Prio Budi membenarkan bahwa ada semacam gerakan aksi tutup mulut pada para praja. “Tak satupun dari yang mereka memberikan keterangan yang jelas. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan dari praja, pengasuh dan pembina juga tutup mulut semuanya,’’ kata dia. 
Ryaas Rasyid yang ditunjuk presiden sebagai ketua tim evaluasi IPDN mengung-kapkan, praja IPDN memang telah mengalami pendoktrinan yang dilakukan secara siste-matis. Hal itu dialami selama mereka menjalani pendidikan. “Telah terjadi pencucian otak. Saya juga bilang kepada praja bahwa mereka itu korban. Otak mereka sudah dicuci. Sampai luluspun mereka tetap akan menjadi korban. Itu merupa-kan proses pencucian otak yang sangat luar biasa,” keluh-nya. 
Menurut Rasyid, penilaian itu merupakan kesimpulan ketika praja maupun alumnus tetap mengelak telah terjadi ke-kerasan di IPDN. Padahal, media massa sudah menya-jikan fakta-fakta secara gam-blang. 
Dia juga menuturkan, wajah-wajah para praja menyiratkan rasa tidak ikhlas jika dikatakan ada kekerasan di IPDN saat anggota Komisi II DPR bertatap muka. 
Rasyid mengkhawatirkan, proses pencucian otak yang telah mengendap bisa berim-plikasi ketika mereka menjadi pejabat di daerah masing-masing. “Dengan proses cuci otak dan internalisasi yang intens, tidak menutup kemung-kinan ketika mereka menjad pejabat karakter tersebut bisa muncul di kemudian hari,’’ kun-cinya.(zal)