Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Carut marut bangsa ini bukan hanya bersumber dari bencana alam, tapi juga bersumber dari ketidak jelasan pada kinerja pemerintahan. Mungkin kita sepakat untuk tidak menjalankan trias politika secara penuh untuk menyesuaikan dengan system ketatanegaraan kita, tapi tentu intercept (saling cegat)
 ini ada batasan agar tidak kelihatan rancu. 

Pada kenyataannya sulit un-tuk menghilangkan political interference pada penyelenggara-an pemerintahan. Kekuasan yang terlampau besar di tangan Legislatif menyebabkan Executif tidak dapat berbuat banyak un-tuk menolak keinginan (kenya-manan) para anggota legislatif di tengah ancaman hearing atau interpellation. Beberapa kala-ngan mengatakan ini disebab-kan karena putusnya komuni-kasi antara elit dan rakyat, ka-lau boleh saya perjelas bahwa pada dasarnya tidak pernah terjadi komunikasi. Kenya-taannya tidak pernah ada kore-lasi yang menghubungkan an-tara kebijakan (regulasi, policy) dengan kepentingan mendasar dari rakyat. Kalaupun ada komu-nikasi, mungkin hanya semu dan lebih berorientasi pada mem-beli kepentingan (money poli-tic), dan tidak berorientasi pro-gram sehingga ada anggapan bahwa rakyat tidak berhak com-plain atas segala kebijakan, karena telah terbeli.
Sudah cukup lama eksekutif merasa kesulitan untuk mere-dam keinginan (kepentingan) legislatif di semua tingkatan dan di balik ketidak-berdayaan ini kemudian muncul aspek pem-berdayaan (numpang nitip) dari simulasi kepentingan khu-susnya di sektor anggaran. Mo-dus operandi juga sangat cang-gih dengan membuka bilik di ruang birokrasi. Hal ini dila-kukan melalui bisnis jabatan, mendorong penempatan peja-bat eksekutif dengan tekanan politis pada jabatan-jabatan yang strategis. Dengan demi-kian boneka eksekutif ini sa-ngat mudah digerakkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu dari legis-latif yang ada di birokrasi (seba-gian pejabat eksekutif terpaksa harus meringkuk di ruang sem-pit, sebagai konsekuensi peme-nuhan janji atas kursi nyaman yang didudukinya/dijabat). Kompetensi sebagai syarat un-tuk menduduki jabatan dalam birokrasi kemudian menjadi hal yang sepele dan tidak pernah diperhitungkan dalam penem-patan pejabat eksekutif dan lebih mengarah pada kompro-mi yang harus dipenuhi oleh pejabat tersebut. Perubahan kiblat (lebih loyal ke parlemen ketimbang Pimpinan Eksekutif) dari pejabat eksekutif ini, me-nyebabkan terjadi disorien-tasi dan distorsi pada tugas pokok untuk memberikan pe-layanan publik yang prima. Ke-pentingan melayani rakyat ke-mudian menjadi urusan paling akhir itupun kalau masih ada yang tersisa (anggaran/waktu). Anehnya, disorientasi ini pada akhirnya juga sangat merepot-kan Pimpinan Eksekutif (Presi-den, Gubernur, Bupati/Wali-kota) meskipun kebanyakan dari mereka juga berasal dari ka-langan elit politik itu sendiri. 
 Ibarat sebuah permainan (game) maka kekisruhan ini di-sebabkan karena wasit tidak menjalankan fungsi sebagai-mana mestinya. Ada dua jenis wasit dalam game ini yakni wa-sit yang melekat pada fungsi controlling (pengawasan) de-wan dan masyarakat (LSM, Or-mas, dll). Kita mungkin banyak berharap dari fungsi controlling dewan, tapi pada kenyataan fungsi ini lebih digunakan seba-gai alat tawar-menawar pada kepentingan masing-masing, dilain pihak masyarakat sendiri sangat sulit menjangkau apa-lagi jika permainan berlangsung di belakang meja. Banyak con-toh soal yang sedikit demi sedikit mulai terungkap, misalnya ka-sus PP 37, dana di Kementrian Perikanan dan Kelautan (DKP), laptop dewan, sapi fiktif bulog, impor beras dan sebagainya yang sarat dengan kepentingan elitis entah itu di eksekutif maupun legislative, atau kedua-duanya, dan pada akhirnya “duit” me-ngalir ke atas dan “resiko” me-ngalir ke bawah. Jujur dapat dika-takan bahwa permainan ini sa-ngat merugikan pemerintahan di tingkat lokal, akibat prioritas pembangunan yang tidak jelas, di lain pihak realitas pelayanan publik dan pemenuhan kebu-tuhan masyarakat secara lang-sung ada ditingkat lokal (Propin-si/Kab/Kota).(bersambung)