Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pengangkatan mantan Sek-daprop, Dr Johanis Kaloh, se-bagai Rektor IPDN, ditengarai sebagai indikator adanya kompromisasi pemerintah pusat, untuk mencegah aksi gugatan hukum Pemprop Su-lut terhadap IPDN terkait ka-sus tewasnya praja madia asal daerah ini, Cliff Muntu. 
Sehingga untuk menghin-dari hal tersebut, DPRD Sulut meminta agar gubernur seba-gai representasi Pemprop Sulut, komitmen menggugat IPDN. Bahkan praja asal Su-lut di masa perbaikan ini, di-minta ditarik sambil menunggu jaminan dari pemerintah pusat. Hal ini tegaskan Ketua DPRD Sulut, Drs Syachrial Damopolii dan personel Komisi A DPRD Sulut, Benny Rhamdani. 
“Kita minta gubernur harus komit untuk menggugat IPDN, sebab persoalan ini bu-kan hanya berhubungan de-ngan kematian Cliff Muntu, tetapi sudah merupakan persoalan nasional, sebab bukan cuma Sulut saja yang mengalami peristiwa naas seperti ini,” ujar Damopolii. 
Menurut Yal—sapaan akrab Damopolii—, DPRD Sulut tidak akan terkecoh hanya karena pengangkatan Kaloh jadi Rektor IPDN, sehingga un-tuk mengusut tuntas persoalan kematian Cliff, tim advoksi dewan akan mengawal proses hukum kematian Cliff. “Saat ini tim advokasi dewan kembali terbang ke Jakarta, untuk mengikuti perkem-bangan pengusutan kasus Cliff,” jelas Yal.
Sementara menurut per-sonel Komisi A DPRD Sulut, Benny Rhamdani, indikator adanya upaya kompromisasi terhadap kematian Cliff, nampak dalam pengangkatan Kaloh jadi Rektor IPDN, sehingga ia mengimbau su-paya gubernur tetap berpe-gang teguh terhadap langkah hukum yang sementara di-tempuh. Rhamdani juga me-minta supaya praja Sulut yang sementara menimba ilmu di IPDN, untuk semen-tara waktu ditarik sebelum ada jaminan dari pemerintah pusat. 
Maksud penarikan ini bagi Rhamdani ada manfaatnya, sebab dapat mengorek ketera-ngan secara persuasif, terkait aksi tutup mulut. Bagi dia, mengorek keterangan di kam-pus IPDN memang sangat sulit, karena pengaruh psikis. 
Sementara itu, Gubernur Sulut, Drs SH Sarundajang mengatakan, Pemprop Sulut mengaku tidak akan menggu-gat IPDN, dengan alasan, ka-sus tersebut telah ditangani aparat penegak hukum Polres Sumedang, Jabar. “Karena ka-sus ini telah ditangani polisi, maka sebaiknya proses penye-lidikan dan penyidikannya di-serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Se-mentara tugas kita (pemerin-tah dan masyarakat Sulut) ada-lah mengawasi dan mengkon-trol sejauh mana kinerja apa-rat tersebut,” ungkap Sarun-dajang kepada sejumlah war-tawan belum lama ini.
Yang perlu dilakukan ma-syarakat Sulut saat ini lanjut Sarundajang, adalah mendu-kung dan mengsukseskan semua program dan sistem pendidikan yang diberlaku-kan Rektor IPDN yang baru Drs Johanis Kaloh. Apalagi kiprah Kaloh di pusat dengan sendirinya mengangkat nama Sulut. 
“Mari kita serahkan sepe-nuhnya persoalan ini kepada aparat kepolisian yang me-nangani kasus ini. Apalagi Rektor IPDN yang baru adalah putra Kawanua dan mantan pejabat Sulut, sehingga sudah sepantasnya kita mendukung dan mendoakan agar Pak Kaloh bisa sukses menja-lankan tugas yang begitu be-sar ini,” ujar Sarundajang sembari menambahkan, jika Kaloh sukses pimpin IPDN, pasti presiden akan memper-cayakan suatu jabatan stra-tegis untuk Kaloh.
“Terus terang saya sendiri sangat bangga dengan diang-katnya Kaloh menajadi Rektor IPDN, dan saya rasa masya-rakat Sulut juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan,” ucapnya sam-bil menambahkan bahwa Dr J Kaloh, Drs Ramoy Luntungan dan Drs Lucky Korah adalah putra-putra terbaik Sulut yang pernah ia bina.(oan/ran)