Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Penolakan beras impor masuk Sulut bisa saja dilakukan jika ada jaminan bahwa daerah ini akan mampu swasembada beras. Hal ini disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulut, Dr Ir Lucky Longdong beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, dilakukannya impor beras tersebut antara lain ditujukan untuk memperkuat cadangan beras. “Kalau misalnya KTNA bisa menjamin bahwa Sulut swasembada beras, ok mari kita tolak bersama-sama,” katanya dihadapan peserta pekan daerah KTNA se-Sulut di Kalasey baru-baru ini.
Terkait dengan rencana masuknya beras impor sebesar 9000 ton yang dilakukan pihak swasta, menurut Longdong, memang satu hal yang mengejutkan pihaknya. “Yang kita tahu bahwa persoalan beras akan ditangani pihak Bulog. Kalau sekarang melibatkan swasta, kita juga tidak tahu. Jangankan kita, Bulog saja mengaku tidak tahu dengan impor beras tersebut,” aku Longdong.
Sebagaimana bahwa beras impor sebesar 9000 ton direncanakan akan masuk Sulut. Bahkan sebagian dari beras tersebut sudah masuk. Dan sesuai penjelasan pihak Bulog untuk pendistribusiannya sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan yang melakukan impor.
Masuknya impor beras tersebut, langsung mendapat kritikan keras dari KTNA Sulut. Sebab saat ini sejumlah daerah sentra produksi beras di daerah ini sudah sementara menggelar panen. Dan kalau beras impor tersebut dilepas ke pasar, dikhawatirkan bisa menekan harga beras yang pada akhirnya merugikan petani.
Sementara dipihak lain, Longdong menjelaskan, di wilayah Sulut ini ada 13 daerah yang masuk daftar rawan pangan. “Tapi itu hanya daerah yang berpotensi. Pengalaman selama ini, ternyata tidak terjadi seperti yang diperkirakan,” kata Longdong.
Hal itu, aku mantan Kadis Pertanian dan Peternakan Sulut ini, karena sejumlah daerah tersebut memiliki substitusi beras yang sangat baik. “Kalau tidak ada beras mereka bisa makan ubi, pisang atau yang lainnya,” kata Longdong.(ami)