Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Kesan penakut, ragu-ragu dan tidak tegas sering ditu-dingkan beberapa pihak kepa-da Presiden SBY. Termasuk ketika guliran reshuffle di depan mata. Tudingan ter-sebut dibenarkan sekaligus dibantah oleh Presiden SBY.
“Memang saya takut, saya takut melanggar larangan Allah, melanggar konstitusi dan mengambil keputusan tidak adil,” kata SBY dalam ceramahnya pada pengajian di Majelis Ta’lim di Yayasan Islamic Center, Kwitiang Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (22/04) seperti dilansir detik.
Menurut SBY, selaku pe-mimpin yang tengah mengem-ban amanat rakyat, dirinya tidak bisa begitu saja meng-ambil keputusan atau tin-dakan tanpa berpikir pan-jang. Karena, apa pun yang diputuskannya akan beraki-bat pada seluruh rakyat In-donesia di masa mendatang. “Tidak boleh seorang pemim-pin mempermainkan undang-undang, ketentuan atau kon-stitusi dalam melakukan se-suatu,” ujar SBY.
Sebaliknya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, presiden menegaskan dirinya tidak punya keraguan apa pun. Ia juga tidak takut pada pun dalam penegakan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh bangsa In-donesia.
“Saya tidak pernah takut menindak koruptor, tidak ada ketakutan saya melunasi IMF, karena ini perjuangan kea-dilan untuk masa depan,” pungkasnya. Seperti diketa-hui, awal Mei mendatang, Pre-siden SBY akan mengumum-kan reshuffle kabinet. Namun reshuffle ditengarai bukan perubahan yang radikal.
“Saya rasa menteri yang akan di-reshuffle tidak ba-nyak. SBY tidak akan me- reshuffle yang radikal,” ujar pengamat sosial politik Effendi Ghazali. Effendi yakin saat ini di meja kerja SBY terbentang matrik reshuffle. “Soalnya SBY kan orang yang membuat keputusan dengan pertimbangan macam-ma-cam,” imbuhnya. SBY adalah orang yang memiliki karak-teristik terlalu hati-hati dan selalu bimbang. Karena itu, pencetus ide acara Republik Mimpi ini menilai, SBY akan mengambil orang dari parpol yang punya kursi banyak di parlemen untuk mengganti-kan menteri yang di-reshuffle.
Ditambahkan dia, publik menginginkan agar SBY mem-perbaiki menteri yang terlibat pelanggaran etika politik dan masalah hukum. “Ya seka-rang sudah saatnya meng-gunakan orang yang profe-sional, meski tidak berarti melulu dari orang luar par-pol,” tukas Effendi. Effendi khawatir, dengan sikap SBY yang terlalu hati-hati, reshuffle yang dilakukan malah tidak akan memenuhi harapan publik. “Itu kalau lama berku-tat soal siapa yang nanggung dan siapa yang tersinggung,” tandas dia.(dtc/zal)