Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Penggunaan bantuan bagi Usaha Mikro Kecil yang sering diluar perencanaan, salah satu penyebab munculnya keragu-raguan bagi lembaga keuangan untuk mengucurkan kredit kepada para pengusaha di level ini.
Hal itupun merembet kepada lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan bantuan, seperti misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak diantara BUMN yang pada akhirnya tidak menyalurkan bantuan lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) karena banyaknya permasalahan yang muncul. 
PT Persero Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan PKBL tersebut, ternyata dalam praktiknya, juga mengalami permasalahan dalam hal guliran dana. Sebab ternyata sebagian besar anggaran yang sisalurkan kepada mitra binaan, jadi bermasalah.
Sebagaimana pengakuan General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I, Drs Eddy Sutianto kepada wartawan baru-baru ini, sejak pihaknya ikut menyalurkan PKBL tahun 1992 lalu, kemampuan mitra binaan untuk mengembalikan kredit sangat minim. “Bahkan ada yang sampai saat belum mengembalikan sepersen pun kredit yang diberikan,” kata Eddy.
Untuk tingkat pengembalian pinjaman mitra binaan sejak tahun 1992 hingga 2006 lalu, dapat dikategorikan dalam 4 komponen, yaitu lancar mencapai Rp 2,76 miliar atau 41 persen, kurang lancar Rp 467,5 juta atau 7 persen, diragukan sebesar Rp 210 juta (3 persen) dan macet mencapai Rp 3,324 miliar atau 49 persen.
Dengan demikian, dari total penyaluran pinjaman dana PKBL PT (Persero) Angkasa Pura I sebesar Rp 6,7 miliar hampir setengahnya dalam bentuk dana bermasalah. 
Lebih lanjut dikatakan Eddy, hingga 2006 ini, jumlah mitra binaan PT (Persero) Angkasa Pura I mencapai 484 Usaha Kecil dan Koperasi, terdiri dari Kota Manado 379 mitra binaan dengan anggaran mencapai Rp 4,8 miliar, Kota Bitung 13 mitra binaan dengan anggaran Rp 272 juta, Kota Tomohon 8 mitra binaan dengan kucuran anggaran Rp 135 juta, Kabupaten Minahasa, Minut dan Minsel sebanyak 74 mitra binaan dengan anggaran Rp 1,2 miliar dan Kabupaten Bolmong 10 mitra binaan dengan dana Rp 195 juta.(ami)