Dirut Pemasaran Bank Sulut, Hamdi Paputungan, disorot oleh salah satu pimpinan DPRD Sulut, Djenry Keintjem SH. Pasalnya, Paputungan dinilai telah melanggar kode etik profesi karena masuk dan ikut dilantik dalam struktur organisasi DPD I PG Sulut di bawah pimpinan Walikota Manado, Pnt Jimmy Rimba Rogi SSos. 
“Ber-politik adalah hak se-mua warga negara yang tidak dapat diben-dung oleh siapapun. Namun un-tuk Hamdi Paputungan per-soalannya berbeda, sebab ia masuk dalam jajaran Direksi Bank Sulut yang notabene pemilik saham terbesarnya adalah Pemprop Sulut. Ini namanya melanggar kode etik profesi,” ujar Keintjem. 
Masuknya Hamdi dalam or-ganisasi politik, lanjut Kein-tjem, dikhawatirkan akan berdampak terhadap profe-sionalisme dan netralitas ma-nagemen Bank Sulut. Selain itu, hal ini juga dikhawatir-kan memunculkan opini kurang baik bagi Bank Sulut di mata masyarakat teruta-ma nasabah.
Untuk itu, Keintjem me-nyarankan agar persoalan ini segera disikapi oleh para peme-gang saham Bank Sulut. “Saya saran-kan sebaik-nya per-soal-an ini segera disikapi dan dibahas dalam RUPS. Kalau memang kapasitas Hamdi sebagai pengurus partai dinilai tidak sehat buat ma-nagemen Bank Sulut, maka saya sarankan agar ia dico-pot dari jabatannya,” kata Keintjem. 
Hamdi sendiri bergabung dengan Partai Golkar kare-na dirinya berencana maju ke Pilkada Kota Kotmobagu. “Saya sudah siap maju ke Pilkada Kota Kotamobagu. Bukan cuma 100 persen, tapi saya siap 150 persen,” ujar Hamdi kepada warta-wan belum lama ini.(ran)