Demo pro-kontra penerti-ban PKL awal pekan silam berbuntut aksi saling tun-tut. Pihak PKL mengaku tak gentar dengan laporan Pem-kot, dan siap mengajukan penuntutan balik. Mereka juga menyatakan siap untuk kembali melakukan aksi demo.

PKL yang tergabung dalam Front PKL Manado menegas-kan segera menuntut balik pemkot karena telah bersikap otoriter dan tak adil. Hal ter-sebut diungkapkan sejumlah PKL saat bertandang ke harian ini, Minggu (29/04). “Kami akan melayani tuntutan pemkot dan akan menuntut balik mereka. Bukannya men-dengarkan aspirasi dan men-cari solusi, pemkot malah me-nuntut kami,” kata Faisal, salah satu perwakilan PKL. 
Mereka bahkan akan mela-porkan pemkot kepada kepo-lisian, Senin (30/04) hari ini. Untuk itu mereka sudah me-nunjuk Hanafi Saleh SH dan rekan-rekan menjadi kuasa hukum mereka. Mereka juga membantah demo PKL di-tunggangi pihak lain. 
“Demo kami murni sebagai demo warga yang menuntut hak-hak untuk hidup. Karena selama ini diabaikan pemkot. Selain itu demo kami memiliki izin dan tak anarkis. Anehnya pemkot justru tak meng-izinkan masuk dan membiar-kan kami berdemo di luar pa-gar, tanpa ada satupun pihak eksekutif yang menerima ka-mi,” tukas Fitri Darasyamsi. 
Mereka menegaskan anca-man penangkapan terhadap pimpinan PKL tak bakal su-rutkan PKL untuk demo. “Ma-lah kami akan mengerahkan massa lebih besar lagi untuk berdemo Senin (07/04) pekan depan,” ungkap Nyong Bilon-datu. 
Salah satu tuntutan demo adalah menuntut segera di-realisasikannya reklamasi Ka-limas. Di mana sesuai renca-na pemkot sendiri, kawasan tersebut akan dijadikan tem-pat bagi PKL. “Namun sampai saat ini belum ada tanda-tan-da akan dibangun,” ketus mereka. 
PKL juga mengecam Dekot Manado sudah tak lagi menja-lankan fungsinya sebagai institusi penyalur aspirasi. Ini disebabkan mereka justru mendukung demo tandingan yang dilakukan sehari setelah demo PKL. Ini dibuktikan de-ngan munculnya empat legis-lator menerima demo terse-but. Masing-masing Amir Liputo, dr Frans Walangitan, Agustien Kambey, dan Chris-tofel Warouw. 
Di lain sisi PKL memperta-nyakan status Ahmad Hasan sebagai Direktur Pengemba-ngan Usaha PD Pasar yang diangkat sekitar dua bulan lalu. Karena berdasarkan pe-raturan, yang bisa menempati posisi tersebut harus yang memiliki ijazah S-1. “Tapi ijazah Hasan tak jelas karena setahu kami ia bukan sarjana. Selain itu dia dulu yang paling getol meminta kami melawan pro-gram pemkot. Ternyata ia punya kepentingan lain, yakni ingin masuk jajaran direksi PD Pasar,” beber PKL. 
Sebelumnya, Pemkot Mana-do melalui kuasa hukumnya, Hanny Leihitu SH, telah mela-porkan aksi demo oleh PKL yang disinyalir sarat kepen-tingan dan sudah mencemar-kan nama baik walikota dan wakil walikota.(win)