|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Minahasa Induk -Minut |
30 April 2007
|
|
Keseriusan bupati dipertanyakan
Rolling Pejabat Harus Dilakukan Sesegera Mungkin
|
Rencana untuk melakukan rolling atau merombak kabinet yang ada di lingkup Pemkab Minut, seperti yang dijanjikan Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan pada bulan April 2007 ini, nampaknya tinggal janji.
Sebab, sampai di penghu-jung bulan ternyata janji terse-but belum terealisasi. Hal ini tentu saja mengundang tanya, apakah ini karena ada unsur kesengajaan ataukah karena tim Badan Pertimbangan Jaba-tan dan Kepangkatan (Baperja-kat) yang ada yang justru me-nundanya.
“Keadaan yang demikian ini tentu saja membuat masyara-kat bertanya-tanya. Apakah benar telah terjadi tarik mena-rik pejabat dalam rolling ini. Padahal, bupati sejak tahun lalu telah menyuarakan untuk menggelar rolling, khususnya bagi pejabat yang ketika me-ngelola PAD tak mampu men-jangkau target yang ditetap-kan. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa mereka tak mam-pu mendongkrak kinerjanya. Contohnya saja, untuk triwu-lan pertama ini ada begitu ba-nyak ins-tansi yang tak mam-pu me-ngumpul PAD, ma-ka dapat dikatakan bahwa mereka tak mam-pu mengimbangi terobosan-terobosan yang dilakukan bu-pati,” ujar Ketua Gebrak Minut, William Luntungan kepada wartawan, Minggu (29/04) kemarin.
Lebih lanjut dikatakan Lun-tungan, belum dilaksanakan-nya rolling, diprediksikan bah-wa Baperjakat telah enggan melaporkan pejabat yang jelas-jelas mempunyai rapor merah. Atau besar kemungkinan bah-wa pejabat yang sengaja ‘dilindungi’ tersebut merupa-kan pejabat-pejabat titipan Baperjakat.
“Makanya agar tidak timbul berbagai persepsi, bupati da-lam hal ini dituntut keseriu-sannya,” ujar Luntungan, se-raya me-nambah-kan bah-wa rolling adalah hak pre-rogatif bu-pati, teta-pi jika nyata-nyata bahwa pejabat yang ada di bawahnya tak mampu lagi mendongkrak kinerja yang ada, maka itu perlu diper-timbangkan.
Hal senada juga diungkap-kan Sekretaris FKPPI Minut, Johan Paulus. Menurutnya, rolling pejabat tersebut harus dilaksanakan bupati sesegera mungkin. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka akan timbul ketidakpercayaan warga lagi terhadap ke-pemimpinan bupati yang selama ini sangat didukung oleh semua elemen masya-rakat.
“Kami mendukung semua kebijakan yang bupati laku-kan selama ini. Namun, soal rolling ini, bupati diminta ke-tegasannya. Jangan hanya umbar janji. Untuk itu, rolling pejabat tadi harus sesegera mungkin dilakukan bupati,” tukas Johan.
Sementara itu, Ketua DPRD Minut, Sus Maritje Pange-manan SPd, mengatakan bah-wa rolling pejabat sepenuhnya adalah kewenangan bupati. “Tetapi, jika dalam menja-lankan pemerintahan dike-tahui ada pejabat yang tak me-nunjukkan kinerja yang maksimal, maka pejabat ter-sebut layak diganti dengan orang-orang yang lebih ber-tanggung jawab tentunya,” imbuhnya.
Sementara itu, bupati dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya tengah me-lakukan evaluasi kinerja pejabat. Dengan demikian jika berdasarkan evaluasi yang ada diketahui ada pejabat yang tidak mampu menopang ki-nerja pemerintahannya, maka tidak ada cara lain selain men-copotnya.
“Rolling itu tetap akan kita lakukan, hanya saja, saat ini kita tengah melakukan evalu-asi. Jadi untuk hasilnya masih dalam proses,” kata bupa-ti.(eda)
|
|