Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Minsel, Drs Mecky Onibala menegaskan, para tenaga Honda (Honorer Daerah) siluman yang saat ini diketahui telah diangkat oleh sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tak akan menjadi seorang PNS.

“Yang jelas, soal pengang-katan tenaga honda ‘siluman’ itu jadi tanggung jawab SKPD masing-masing. Dan diingat-kan kepada mereka itu jangan pernah bermimpi untuk men-jadi PNS, karena sudah pasti tak masuk dalam data base,” tegas Onibala. 
Menurut Onibala, Pemkab Minsel tahun 2007 ini selaku pihak yang berkewenangan dalam mengurus semua ber-kas tenaga honda maupun pe-lamar umum CPNS di Minsel, menjamin 100 persen bagi mereka yang sebelumnya te-lah ditawarkan menjadi hon-da, untuk diangkat sebagai PNS. 
Sementara itu, Kakan Ko-minfo Minsel, Drs Benny Lumingkewas menyatakan, status perekrutan honda di sejumlah SKPD itu kemung-kinan besar baru bersifat te-naga kontrak, bukannya te-naga honda. 
Untuk itu, menurut Luming-kewas, masing-masing SKPD harus bertanggung jawab da-lam hal pembayaran hak atau uang honor. Di mana, tidak dibenarkan mengambil dana dari APBD. 
“Pemkab sudah keluarkan edaran untuk memberhen-tikan perekrutan tenaga hon-da. Kalau masih ada, itu mungkin tenaga kontrak. Dan gajinya tak diambil dari APBD Minsel, tapi dari kebijakan pe-jabat SKPD setempat,” kata Lumingkewas.(pen)