Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Pernyataan sekaligus usulan menarik dilontarkan Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). Disebutkan, seorang gubernur tidak relevan lagi dipilih oleh rakyat. Pasalnya, posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, gubernur harus dipilih dan diberhentikan presiden. 
“Otonomi daerah ini kan ujung tombaknya daerah tingkat dua. Gubernur itu disebutkan se-bagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi dia kelanjutan tangan dari pre-siden sebagai kepala peme-rintahan. Jadi sebetulnya pe-milihan langsung gubernur oleh rakyat tidak begitu re-levan,” imbuh Gubernur Lem-hannas Prof Dr Muladi SH, usai acara pembekalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada peserta program pen-didikan Lemhannas angkatan 40, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (06/12).
Menurut Muladi, pemilihan langsung oleh rakyat relevan untuk memilih bupati dan wa-likota saja, sementara pemi-lihan gubernur bisa dila-kukan oleh presiden, melalui penunjukkan kepada DPR RI dan mendapat persetujuan DPRD. Muladi menuturkan, wacana ini memang akan bertentangan dengan aspirasi rakyat yang menginginkan pe-milihan langsung.
“Ini seperti kasus di Thai-land, dulu gubernur dipilih, sekarang ditunjuk. Kita se-lama 10 tahun reformasi, pe-milihan langsung baru berja-lan mulai 2004, nantinya ha-rus ada evaluasi dan kebe-ranian menata kembali pro-ses demokrasi ini, sebab pil-kada itu mahal sekali,” ka-tanya mendukung usulan anak didiknya untuk meng-hapus Pilkada Gubernur.
Usulan Lemhannas ini seja-lan dengan keinginan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang me-minta dilakukan penyederha-naan dalam proses pemilihan umum.
“Itu pasti terjadi, simplifikasi pemilu baik pembiayaan dan sistem, itu usul yang rasional dan fraksi-fraksi besar di DPR sangat setuju. Tinggal dicari cost politiknya yang rendah seberapa jauh,” katanya me-negaskan dalam arahannya, Presiden Yudhoyono menang-gapi usulan Lemhannas ini sebagai usulan yang patut di-respons dan ditanggapi oleh siapapun. 
“Mengenai apakah gubernur itu elected atau appointed de-ngan argumentasi yang di-sampaikan tadi, saya persi-lakan untuk direspons, di-tanggapi, dikritisi oleh sia-papun yang peduli pada sistem pemerintahan negeri ini,” katanya. 
“Jangan kecil hati kalau nanti tanggapannya sangat kritis. Wong ini demi per-baikan negara kita sendiri kok. Bahwa dari diskusi itu nanti tentu akan muncul apa yang terbaik,” ujar SBY seraya meminta agar wacana ini di-sosialisasikan di media mas-sa.(zal/sum*)