Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

KASUS penembakan di Ti-mor Timur (Tim-tim) saat ma-sih bersama Indonesia, masih tetap menjadi santapan me-narik media asing. Terutama ketika Letjen (Purn) Yunus Yosfieh dinyatakan bersalah atas kematian lima wartawan di Balibo, Timor Timur, pada 1975 silam. Menariknya, da-lam kasus ini, Straits Times Si-ngapura turut menyentil nama Letjen (Purn) Johny Lumintang (JL) yang dulunya juga pernah dikaitkan dengan kasus pe-langgaran HAM di Timor Ti-mur. 
Straits Times melansir bahwa JL tidak seharusnya dipersa-lahkan. ‘’Lumintang tidak ter-libat dalam pembumiha-ngusan Timor Timur di tahun 1999, baik menjelang ataupun sesudah referendum yang menghasilkan keputusan Tim-tim lepas dari pangkuan RI,’’ tulis surat kabar terpercaya tersebut. 
Menariknya, JL malah dise-but sebagai ‘An officer and gentleman’ (perwira ksatria) oleh artikel surat kabar ter-sebut. Bahkan ini dijadikan judul ‘’In Defence, An Officer and Gentleman’’. Menurut Straits Times, JL meski tidak bersalah, namun sempat men-jadi korban karena pernah diperintahkan ditangkap di Bandara Dulles, Negara ba-gian Virginia AS, Maret tahun 2000 atas perintah Penga-dilan Distrik AS. 
Namun begitu, tahun 2004, hakim senior mementahkan tuntutan jaksa dan hasil te-muan sebelumnya atas per-timbangan yurisdiksi. Keja-hatan yang dituduhkan pada JL hanya karena jabatannya sebagai Wakasad, yang meru-pakan bagian dari rantai ko-mando, yang membubuhkan surat perintah pada tahun 1999. Di mana dalam surat tersebut Kasad Subagyo HS dituduh menginstruksikan Pangdam Udayana Mayjen Adam Damiri dan Dandim Tim-tim Kolonel Tono Surat-man untuk melakukan tinda-kan represif, jika hasil refe-rendum dimenangkan pro-kemerdekaan.
Pada kenyataannya, isi pe-rintah tersebut adalah untuk siap sedia menghadapi semua kemungkinan dan menyiap-kan rencana untuk mencegah pecahnya perang saudara, dengan menggunakan tinda-kan represif jika terpaksa. Serta mempersiapkan tinda-kan evakuasi kalau opsi oto-nomi ditolak dalam referen-dum. “Di semua ketentaraan, kepala staf atau wakil kepala staf memang menanda-tangani dokumen atau buku petunjuk agar lebih resmi. Sedangkan tuduhan kepada Lumintang karena ia punya otoritas komando atas semua pasukan di Tim-tim pada tahun 1999. Ini sama sekali tak benar,” jelas seorang perwira di negara barat yang dikutip Straits Times.
Apalagi figur JL ternyata mengundang apresiasi positif berbagai kalangan. ‘’Setiap atase militer negara Barat yang mengenal Lumintang, justru memiliki kesan positif ter-hadapnya. Bukan hanya itu. Palang Merah Internasional juga menilainya sebagai salah satu perwira TNI paling pro-fesional dan hebat yang per-nah bekerjasama dengan mereka. Baik sebagai Dandim Timtim antara 1993-1994 dan sebagai Pangdam Trikora dua tahun kemudian di Irian,’’ lansir Straits Times.
Diceritakan juga, JL men-jabat Pangdam Trikora bebe-rapa pekan setelah Kopassus diisukan melakukan pemban-taian di Desa Mapenduma un-tuk memburu anggota Orga-nisasi Papua Merdeka yang sebelumnya menculik 14 WNA dan beberapa ahli botani In-donesia. Aksi penculikan berakhir dengan dibunuhnya dua WNI saat mencoba kabur, sementara sandera lainnya berhasil selamat. 
Lumintang kemudian dise-tujui untuk melakukan inves-tigasi independen atas insiden Mapenduma. Hasilnya tak menunjukkan adanya pem-bantaian walau seorang ter-sangka anggota OPM ditem-bak saat melarikan diri. Sela-ma dua tahun jadi Pangdam Trikora, ia pernah sendirian menghentikan perang suku di Timika dan mencabut kebi-jakan militer yang represif di daerah pegunungan tengah Irian. Caranya dengan mena-rik pasukan tempur dan menggantinya dengan tim lain yang memberikan bantuan pengobatan dan pendidikan. 
Namun tak lama kemudian JL harus menjadi korban per-mainan politik. Sesaat setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, ia diangkat menjadi Panglima Kostrad menggan-tikan Letjen Prabowo Subian-to yang tak lain menantunya Soeharto. Namun 18 jam ke-mudian mendadak dirinya di-copot dari posisi Pangkostrad dan ditunjuk menjadi Dan-seskoad di Bandung. Penco-potan dari jabatan Pang-kostrad karena selama peme-rintahan BJ Habibie, ada pe-mikiran yang ‘mengharam-kan’ jabatan pasukan tempur garis depan dipegang perwira beragama Kristen.
Pada Januari 1999, Letjen Lumintang menjadi Wakasad menggantikan Letjen Fachrul Razi. Selanjutnya di akhir ta-hun, dia menjadi gubernur Lemhannas dan Februari 2001 ditunjuk sebagai Sekjen Dep-han. Lima bulan kemudian, presiden Abdurrahman Wahid menganggapnya sebagai se-kutu dan pada malam sebe-lum di-impeach oleh MPR, Gus Dur berusaha mengangkat-nya sebagai Panglima TNI. Lumintang yang sering ber-kunjung ke istana presiden, telah memicu spekulasi kalau ia memang mempertimbang-kan tawaran itu dengan serius. Tak jelas benar apakah ia be-tul-betul menanggapi serius tawaran Gus Dur. Namun se-jumlah petinggi militer lainnya mengingatkan Gus Dur agar tak melibatkan militer dalam perseteruannya dengan MPR.
Akhirnya 23 Juli 2001, MPR memutuskan Gus Dur berhenti dari kursi kepresidenan dan beberapa bulan kemudian Lumintang pun pensiun.(sts/art)