Dalam menetapkan APBD 2008 pekan lalu, pihak eksekutif dan legislatif dinilai mengabaikan persoalan dalam bidang tenaga kerja, pertanian, serta Lingkungan Hidup (LH). 

Menurut pengamat pemerin-tahan dan pembangunan Min-sel, Drs Harold S Kolopita, dari pengamatan selama ini, dalam pembahasan RAPBD antara DPRD dan Pemkab Minsel, ter-kesan hanya memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan maupun ADD.
Seperti jelas terlihat dalam pembahasan Fraksi PG (Partai Golkar), yang ngotot terus memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjua-ngan), berupaya meloloskan ADD hingga mencapai Rp 100 juta per desa. Tak heran, me-nurut Kolopita, hampir setiap saat alokasi pendidikan, kese-hatan dan ADD yang diperde-batkan sehingga program pembangunan dan pening-katan kesejahteraan warga seperti tenaga kerja, pertanian dan lingkungan hidup di-abaikan. 
Dijelaskan Kolopita, memang perjuangan kedua fraksi ter-besar di DPRD Minsel itu sa-ngat berpengaruh pada kewi-baan PG dan PDIP itu sendiri. Namun, kenapa dalam mem-perjuangkan hak masyarakat hanya selalu ditonjolkan per-soalan pendidikan, kesehatan, dan ADD. “Memang bidang pendidikan dan kesehatan sa-ngat penting, tapi apakah soal pelestarian lingkungan hidup dan sektor tenaga kerja tidak kalah pentingnya lagi,” kata Kolopita. 
Untuk itu, dirinya menyaran-kan kepada para wakil rakyat agar menghilangkan sikap egois dan pemikiran sempit masing-masing kelompok. “Ja-ngan hanya karena kepenting-an sesaat, lalu itu mengabai-kan kepentingan masyarakat mendatang. Oleh karena itu, sebaiknya para legislatif bisa berkaca dan merubah sikapnya itu,” tukas Kolopita. 
Sementara itu, personel DPRD Minsel, Joppy Mongka-reng, ketika dikonfirmasi membantah jika pihaknya memandang sebelah mata persoalan tenaga kerja, per-tanian dan lingkungan hidup tersebut. Menurut Mongka-reng, sebelumnya mereka su-dah meminta kepada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memasukan pos dana yang dirasakan cukup guna me-nunjang program pembangu-nan di Minsel secara me-nyeluruh tanpa pilih kasih atau tekanan. 
“Semua bidang untuk ke-majuan pembangunan di Minsel sudah dimasukkan da-lam APBD Minsel 2008. Tak ada istilah kalau dewan me-nyepelekan bidang lainnya,” je-las Mongkareng.(pen)