Dana pembangunan Kantor Perwakilan Pemprop Sulut di Jakarta sebesar Rp 30 miliar, telah dialokasikan dalam APBD tahun 2007. Sayangnya, hingga saat ini pembangunan fisik gedung tersebut tak kunjung jalan. Tak heran jika sejumlah personel DPRD Sulut mempertanyakan pemanfaatan dana tersebut. 
“Setahu saya dana pemba-ngunan kantor perwakilan sudah dianggarkan. Makanya, saya akan pertanyakan kepa-da instansi terkait soal dana sebesar Rp 30 miliar tersebut,” ujar Ketua Komisi C DPRD Su-lut, Pdt Tonny Kaunang STh. 
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulut, Victor Mai-langkay SH MH mengatakan bahwa keberadaan dana ter-sebut perlu ditelusuri. Apalagi dalam RAPBD tahun 2008 proyek pembangunan kantor perwakilan kembali dianggar-kan miliaran rupiah. 
“Dewan perlu mengetahui pemanfaatan dana tersebut. Bahkan dewan juga perlu mengetahui keberadaan dana tersebut,” ujar Mailangkay.
Secara terpisah, Ketua Presi-dium DPP GMNI, Iwan Monia-ga mengharapkan supaya pi-hak kepolisian pro aktif me-monitoring penyelenggaraan proyek tersebut, termasuk menelusuri pemanfaatan dana Rp 30 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD 2007.(ran