Pernyataan mengejutkan dilontarkan Ketua Komisi D DPRD Sulut, Kol (Purn) JO Bolang. Pasalnya, saat dimintai tanggapan soal proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana (RSS) milik korban bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado yang belakangan menuai kritikan dan sorotan dari sejumlah kalangan, Bolang justru mengatakan persoalan tersebut bukan urusan Komisi D DPRD Sulut.
“Soal proyek RSS kok ditanya ke Komi- si D. Itu bukan uru-san kami,” tukasnya dengan nada lantang saat ditemui Komen-tar di ruang kerjanya, Rabu (14/02).
Tak pelak, pernya-taan yang dilontar-kan Bolang sempat mem-buat wartawan sedikit ter-kejut. Sebab Komisi D DPRD Sulut selaku komisi yang membidangi masalah kesejahte-raan rakyat meru-pakan mitra dari Dinas Kesejahte-raan Sosial (Dinkes-sos) Sulut yang ke-betulan tercatat sebagai salah satu pelaksana proyek pemba-ngunan RSS bagi korban bencana.
Menariknya lagi, ketika di-mintai tanggapan soal kri-tikan dan sorotan tajam yang dialamatkan kalangan anggota DPRD dan Pemkot Manado kepada pemerintah propinsi menyusul dipindah-kannya lokasi pembangunan RSS ke Kabupaten Minut, Bolang mengatakan dirinya tak tahu menahu tentang hal itu. “Setahu saya DPRD dan Pemkot Manado tidak mempersoalkannya. Kalau memang DPRD dan Pemkot Manado mempersoalkan ke-bijakan pengalihan lokasi pembangunan RSS, sebaik-nya tanyakan saja kepada mereka,” tukas Bolang.
Diketahui, kalangan ang-gota DPRD Kota Manado me-nyatakan sangat menyesal-kan kebijakan pemerintah propinsi yang mengalihkan lokasi pembangunan RSS milik korban bencana banjir di Kota Manado ke Kabupa-ten Minut. Pasalnya, kebija-kan pengalihan lokasi ter-sebut tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemkot maupun DPRD Ma-nado. 
“Saya sangat menyayang-kan sikap Pemprop Sulut yang tak menjalankan fungsi koordinasi dengan Pemkot Manado. Ini bisa berdampak pada citra pemerintah Sulut. Bahayanya, apabila ada ben-cana di Sulut hal serupa bisa terulang,” kata Ketua Komi-si C DPRD Kota Manado, Franklin Sinjal SH beberapa waktu lalu.(rol)