KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Dana BOS (Bantuan Opera-sional Sekolah) 2007 untuk SD dan SMP se-Sulut senilai Rp115 miliar lebih, akan di-umumkan secara terbuka ke-pada masyarakat. ‘’Sekarang ini masih dilakukan pemba-hasan di pusat. Kalau sudah selesai dan segera dicairkan, jumlahnya akan diumumkan secara transparan,’’ ungkap Wakadis Diknas Sulut, Drs Arnold Poli kepada Komentar, Jumat (16/02) kemarin. 
Salah satu media pengumu-man yakni lewat surat kabar. ‘’Nantinya dalam pengumu-man akan disebutkan jumlah dana BOS per sekolah dan kabupaten/kota. Nama-nama sekolah disertai jumlah BOS yang diterima akan dipublika-sikan. Ini sudah merupakan instruksi dan penegasan dari gubernur,’’ tandas Poli. Dia juga menjelaskan, dalam pe-nyaluran nanti, Diknas mela-lui satker (satuan kerja) yang ada tidak memegang uang-nya. 
‘’Diknas hanya memegang rekening, sedangkan penyera-han uangnya langsung mela-lui kepala-kepala sekolah. Mereka yang nantinya akan mengatur penggunaan BOS itu untuk kepentingan seko-lahnya masing-masing,’’ tu-kas Poli. Yang pasti, kata dia, salah satu prioritas yang harus diperhatikan sekolah adalah siswa miskin atau tidak mampu. 
‘’Jangan lagi nantinya ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu harus membayar, dan ada siswa yang berasal dari keluarga berada malah tidak mem-bayar karena dibantu BOS,’’ ungkapnya seraya mengim-bau masyarakat, orang tua siswa, dan kalangan LSM me-lakukan pengawasan terha-dap penyaluran BOS agar tepat manfaat dan sasaran. 
Dalam penyaluran BOS, diingatkan Poli, para kepala sekolah sudah memiliki pan-duan sasaran yang diprio-ritaskan. ‘’Ada 13 skala prio-ritas sesuai panduan. Ini akan menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam me-manfaatkan dana BOS,’’ lan-jutnya. Dia mengingatkan, memang dalam kuota dana BOS, setiap siswa mendapat jumlah yang sama. Tapi pihak sekolah harus bijak penya-lurannya.
Sebab di setiap sekolah, ke-mampuan ekonomi siswa tidak sama. ‘’Kalau ada siswa yang orang tuanya punya tiga perusahaan, tentunya perlu diswitch dana BOS-nya untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu,’’ kata Poli seraya menyebutkan, jumlah dana BOS per sekolah akan diten-tukan banyaknya siswa di setiap sekolah.
Sementara itu, dari Jakarta, Monitoring Pelayanan Publik ICW (Indonesia Coruption Watch), Ade Irawan mengata-kan, sudah seharusnya dana BOS per sekolah diumumkan secara terbuka. “Dari hasil survey yang kami lakukan, sebagian besar masyarakat memang tahu tentang BOS, tapi mereka tidak tahu berapa besar dana yang diterima sekolah dari pusat,” katanya. Selain itu, dia menilai, peng-gunaan dana BOS lalu, justru lebih besar digunakan untuk keperluan birokrasi pendi-dikan, bukan untuk mening-katkan mutu dan pelayanan pendidikan. “Empat puluh tiga persen dari 20 persen anggaran pendidikan dipakai untuk birokasi pendidikan,” ujarnya seraya menekankan, bahwa tujuan BOS sebenar-nya ada dua, yakni mening-katkan pelayanan dan mem-bebaskan biaya pendidikan. 
Dia malah menyitir adanya dugaan korupsi secara halus dalam dana BOS. Katanya, dana BOS memang turun ke sekolah-sekolah, tapi uang tersebut akan naik lagi ke pusat. 
“Naiknya itu ada dua sebab, pertama karena sekolah di-peras oleh Diknas, kedua se-kolah dengan sukarela me-nyerahkan ke Diknas,” ujar-nya mengingatkan.(rik/sbr*)