Kinerja Pimpinan DPRD Kota (Pimdekot) Manado yang dinilai tak maksimal dan mengganggu optimalisasi kinerja DPRD, ternyata mendapat pembelaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Manado. Malah dalam kacamata BK, kalau optimalisasi kinerja DPRD tak maksimal, maka yang harus dipersalahkan adalah pimpinan-pimpinan komisi.

Penilaian BK ini sebagaimana disampaikan Ketuanya, Drs Jimmy Joseph, ketika dimintai tanggapannya soal kinerja Pimdekot. “Kalau ada yang anggota DPRD yang menyorot kehadiran Pidekot, ibarat tepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Karena BK belum melihat ada sesuatu yang salah dengan kinerja Pimdekot,” bela Joseph sambil berpribahasa, sebagaimana dikatakannya kepada harian ini, Jumat (16/02) kemarin. 
Personel Komisi B DPRD ini kemudian merinci, untuk Ketua DPRD, Drs Ferro Taroreh, ketidakhadirannya disebabkan yang bersangkutan waktu lalu memenuhi undangan Adeksi ketika perwakilan DPRD datang ke DPR RI Jakarta. “Sepulangnya dari Jakarta, pak Ketua dalam kondisi sakit, sehingga belum masuk,” kata Joseph. Untuk para Wakil ketua, terangnya, Drs Jermia Damongilala ada urusan partai yang tak bisa ditinggalkan, termasuk juga dalam usaha mencapai maksud politiknya. “Akan halnya pak Joudy Watung juga demikian, ada urusan partai,” tukasnya. “Dan ketiganya telah memberitahukan hal tersebut ke BK, meski hanya secara lisan,” imbuhnya lagi. 
Soal adanya penilaian bahwa kinerja DPRD agak sedikit goyah, dan juga belum adanya agenda yang jelas, Joseph mnyebut yang salah adalah pimpinan komisi. “Menurut saya yang salah adalah pimpinan komisi yang tak pro aktif mengatur kinerja masing-masing komisi. Dan kalau mau jujur yang aktif di DPRD saat ini hanya satu Komisi, yakni Komisi D,” tukas Joseph, blak-blakan. 
Sementara itu, personel komisi A, Nicolas Wongkar menyatakan, kalau memang ada anggota dewan yang tiodak sreg lagi dengan kepemimpinan Pimdekot saat ini, silahkan menempuh upaya mosi tidak percaya. “Daripada sibuk mencari aturan soal rolling Pimdekot, yang memang tidak ada, menurut saya sebaiknya yang tidak lagi percaya atau tidak suka lagi dengan Pimdekot saat ini, silahkan melakukan mosi tidak percaya. Dan saya kira ini sangat dimungkinkan,” tegas ujar personel F-PG ini. 
Ketua Fraksi PDIP, Drs Ronny Eman lebih memilih untuk berkomentar berdasarkan aturan. “Kalau rolling komisi memang diatur sesuai tata tertib DPRD. Kalau ada wacana rolling Pimdekot, menurut saya silahkan dilakukan kalau memang dibolehkan oleh aturan. Yang pasti, Pimdekot itu sifatnya kolektif bukan hanya ketua atau hanya wakil ketua,” ungkapnya, bijak. Soal penilaian terhadap kinerja DPRD sendiri, menurut Eman, harusnya yang memberi penilaian itu adalah masyarakat, dan termasuk media.(ftj)