|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
SHS: Jangan Ada Lagi Pengusaha Monopoli Proyek
|
Pepatah mengatakan ‘tidak dikenal maka tidak disayang’. Tapi untuk urusan proyek, prinsip yang ditegakkan Gu-bernur Sulut Drs SH Sarun-dajang (SHS) adalah ‘dikenal bukan berarti harus disayang, sampai-sampai memonopoli proyek.
“Sebagai seorang gubernur, ada begitu banyak pengusaha Sulut yang saya kenal, na-mun saya hanya sebatas me-ngenal pengusahanya dan bu-kan perusahaannya. Dan saya juga telah mengingatkan ke-pada semua dinas, biro dan badan di lingkungan Pem-prop Sulut agar jangan sekali-kali mengarahkan suatu pekerjaan proyek kepada satu perusahaan saja,” ucap Sa-rundajang kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulut, Senin (19/02) kemarin.
Sarundajang menegaskan, tidak ada lagi perusahaan di Sulut yang memonopoli semua proyek. Dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi oknum kadis, karo ataupun kepala badan yang terbukti melakukan KKN de-ngan pihak perusahaan.
Menurutnya, semua peker-jaan proyek di Sulut diha-rapkan proses tendernya ber-jalan dengan baik dan bersih, supaya ke depan nanti hasil pekerjaan proyek di Sulut sesuai dengan bestek yang ditentukan.
Sekadar diketahui, Gubernur Sarundajang beberapa waktu lalu telah mengeluarkan suatu aturan, bahwa setiap perusaha-an yang memasukkan penawar-an di atas 10 persen dari ang-garan proyek, secara otomatis langsung dinyatakan gugur.
Pada bagian lain lembaga DPRD Sulut me-warning pihak panitia tender proyek Dinas Kimpraswil Sulut, agar me-waspadai kontraktor yang rangkap proyek. Hal ini dite-gaskan personel Komisi C DPRD Sulut, Yanny Kopalit, berkaca dari fenomena yang terjadi selama ini.
“Selama ini banyak kon-traktor yang rangkap proyek, persoalan ini harus di sikapi dan diwaspadai secara serius, sebab anggaran infrastruk-tur APBD dan APBN harus juga dirasakan oleh banyak kalangan, bukannya hanya dimonopoli oleh sekelompok kontraktor saja,” ujar Kopalit.
Sedangkan Rudy Waney me-warning pihak panitia tender supaya dalam pelaksanaan pelelangan proyek, harus memperhatikan mekanisme sesuai Keppres No 80. Waney mengancam kalau dalam proses pelelangan mengabai-kan keppres, dia tak segan-segan merekomendasikan pe-nindakan sanksi administrasi kepada gubernur.(oan/ran)
|
|
