Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Polemik impor beras, harga melonjak, dan rakyat yang kelaparan sudah menjadi tayangan biasa media massa. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia tidak punya solusi atas peliknya persoalan beras yang menimpah bangsa ini. Benarlah kata pepatah, stomach can not wait.
Dan sejumlah persoalan sosial pun bermunculan. Mulai dari perampokan, penipuan, dan segala modus yang tujuannya barangkali hanya sekadar untuk mengisi perut yang sedang kelaparan.
Karena itu, sangat pentinglah multi stakeholder, pemerintah, pengusaha, BULOG, petani dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk sepakat mencari solusi dari kondisi bangsa yang semakin terpuruk. Angka statistik pemerintah menunjukkan setidaknya ada 39,1 juta orang atau sekitar 18% manusia yang rawan pangan, dan akan terus bertambah seiring dengan makin lemahnya nilai tukar petani dan tingkat produktifitas lahan yang terus bekurang. Seperti hasil sensus pertanian tahun 2003 lalu menyingkap sekitar 13 juta rumah tangga miskin hanya mengola lahan di bawah 0.5 hektar atau sekitar. Selanjutnya lahan-lahan produktif lainnya dikuasai oleh pemilik lahan yang kurang mengoptimalkan lahanya untuk pertanian.
Fakta dasar ini, tampaknya memberikan pentunjuk atas jejak-jejak kelalaian managemen beras nasional yang harus segera dibenahi. Yang mana penulis mengidentifikasi beberapa persoalan dalam pengelolaan beras nasional. Pertama, hakekat kehadiran bulog sebagai regulator beras tunggal belum mampu menjawab persoalan perberas nasional karena posisi bulog yang tidak mandiri dan bebas kepentingan. Seharusnya, Bulog hanya semata-mata mengurus kepentingan rakyat. Faktanya, kasus-kasus korupsi besar nasional justru berada pada lembaga yang mengusung kepentingan hajat hidup rakyat banyak. 
Sebagai regulator beras, atas nama rakyat, Bulog seharusnya lebih berkuasa dibanding menteri pertanian. Tentu setelah menghitung dengan cermat kebutuhan nasional, dan stok cadangan beras untuk menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, polemik impor beras tidak perlu terjadi. Karena memang soalnya bukan soal impor beras atau tidak. Persoalan yang lebih strategik adalah, berapa beras cadangan beras yang pantas untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah bangsa. 
Kedua, adalah kemunduran sektor pertanian yang berimbas pada turunnya produktivitas gabah yang juga berdampak langsung pada lemahnya stok cadangan beras nasional. Secara teoritis, fenomena Maltus tidak dapat dihindarkan. Yakni, semakin bertambahnya kebutuhan beras seiring dengan pertumbuhan penduduk, sementara makin berkurangnya lahan produktif penghasil beras di tanah air. 
Ketiga, yakni faktor subtitusi kerja. Yakni beralihnya profesi para petani penggarap yakni sekitar 13 juta rumah tangga miskin tersebut pada sektor yang lebih menjanjikan, semisal menjadi buruh kerja bangunan dan lain-lain. Di lain pihak, lahan-lahan garapan para petani tersebut beralih fungsi, dari penghasil beras menjadi lahan tidur oleh orang-orang kota pemilik “rekening tanah.”
Keempat, adalah persoalan teknis pertanian seperti turunnya tingkat produktivitas karena seiring dengan menurunnya tingkat kegemburan tanah yang diakibatkan oleh penggunaan terus-menerus pupuk kimiawi yang tak terkontrol. Di lain pihak, harga pupuk yang relatif tidak berbanding dengan tingkat produktivitas membuat efek kemunduran produksi yang makin hari makin memprihatinkan. 
Kelima adalah turungnya tingkat harapan publik seiring dengan jatuhnya nilai tukar petani. Di mana titik harga wajar pada level produksi per harga jual (harga tingkat petani) turun oleh lemahnya daya beli masyarakat karena inflasi akibat naiknya harga BBM dan harga-harga kebutuhan hidup lainnya. 
Faktor-faktor ini masih ditambah dengan faktor-faktor eksternal lainnya seperti tentang paham minor terhadap sektor pertanian yang tradisional dan kuno. Lihat saja, regenerasi petani yang makin hari makin kurang. Sementara generasi-generasi baru melihat pertanian pada posisi yang tidak strategis. Angka pertisipasi pertanian pun menurun drastis.Kronisnya masalah beras ini tentu menyadarkan kita betapa management perberasan bukan sekadar makan-minum, tapi lebih vital lagi yakni kelangsungan hidup satu generasi atau lebih luas lagi, satu bangsa. Hancurnya satu bangsa, tampaknya akan dimulai dari gagalnya management perberasan di Indonesia. 
Tentu kita sambut baik langkah pemerintah dalam merevitalisasi pertanian yang memang sesungguhnya menjadi PR besar pemerintah yang harus diberi perhatian serius. Revitalisasi harus berarti bahwa, nilai tukar petani akan naik dan pada gilirannya kesejahteraan petani juga naik. Dengan demikian, persoalan beras akan dilihat lebih rasional dan masuk akal. Yakni, pada mekanisme permintaan dan penawaran. Dengan demikian polemik harga beras tidak akan dipersoalkan seperti sekarang ini. Artinya, di tengah kondisi lahan yang memprihatinkan, produksi gabah tidak bisa diukur oleh daya beli masyarakat. Pada logika dagang, semakin tinggi harga beras, maka semakin bagus kontribusi beras pada petani. Juga berarti bahwa, impor beras oleh BULOG untuk menstabilisasi harga tidak perlu dipolemikan sebagai penjaga batas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Artinya, persoalan beras bukanlah masalah tunggal teknis perberasan, tapi juga adalah masalah tingkat kesejahteraan petani dan rakyat umum yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam masalah pertanahan, masalah lahan-lahan produktif yang menjelma menjadi padang golf, masalah pupuk non organik yang terus mereduksi unsur hara tanah, hingga pada ketersediaan benih unggul murah yang kini lebih banyak dikuasai oleh sertifikasi label internasional. 
Tak pelak lagi, mismanagement beras akan mengakibatkan masalah fatal bagi bangsa Indonesia, lost generation. Sekali lagi, stomach can not wait. Perang pun dihentikan saat makan siang. Maka, tak ada jalan lain, kecuali saatnya keberpihakan pemerintah kepada dunia pertanian makin kuat serta didukung oleh partisipasi publik serta perbankan agar revitalisasi pertanian, khususnya meningkatkan produktivitas lahan, mengonversi lahan-lahan belum tergarap, serta membudayakan pertanian sebagai industri yang menjanjikan, segera dilakukan, didorong dan diberdayakan agar nasib bangsa ini akan menjadi lebih baik dan lebih bermartabat sesama bangsa maupun di mata international. Semoga.

Penulis, 
Sekretaris Umum, HKTI Minsel.