Komitmen pemkab untuk memprioritaskan program pem-bangunan melalui suntikan ADD (Alokasi Dana Desa) ke selu-ruh desa/kelurahan di 17 kecamatan, mulai diragukan warga. Pasalnya, meski sudah memasuki bulan keempat di tahun 2008 ini, namun ADD tahap pertama 2008 tak kunjung juga dicairkan. 

Menurut tokoh masyarakat, Juntje Kodongan, dengan be-lum dicairkannya ADD tahap pertama tersebut, sudah pasti akan membuat program pem-bangunan di Kabupaten Min-sel terhambat, dan nantinya terancam mubasir. 
“Pengalaman amburadulnya realisasi ADD di tengah lapa-ngan sudah sering terjadi tiap tahunnya. Kenapa harus akan terulang lagi di tahun 2008 ini,” kata Kodongan. 
Di sisi lain, tambah Kodo-ngan, guna mempercepat pe-nyaluran ADD itu, maka se-baiknya para perangkat desa/kelurahan di Minsel bisa sece-patnya memasukkan LPJ (La-poran Pertanggungjawaban), sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Karena yang pasti, apabila tidak memasuk-kan LPJ ADD tahun sebelum-nya, itu berarti akan menim-bulkan kecurigaan di tengah masyarakat, yang pada akhir-nya merugikan kepentingan umum. 
“Memang LPJ adalah kenda-la di sejumlah desa/kelurah-an. Tapi, kalau ada desa yang sudah bisa memasukkan, ke-napa harus ditahan-tahan lagi,” tukas Kodongan. 
Menanggapi hal ini, Kepala Badan PMD Minsel, Drs Wem-pie Mononimbar mengatakan, pihaknya tetap harus me-nunggu LPJ dari setiap kum-tua dan lurah soal peman-fataan anggaran ADD tahap dua 2007 lalu. “Kalau ada de-sa/kelurahan yang sudah memasukkan LPJ yang di-minta, pasti akan segera disa-lurkan tahap pertama 2008 ini. Dan kami tak ingin me-nahan-nahan dana tersebut,” tegas Mononimbar.(pen)