Desakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka perwakilannya di Sulawesi Utara, mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Diantaranya datang dari aktivis dan pemerhati masalah pemerintahan dan hukum, Ir Maxi Lolong MT.
Kepada harian ini, Jumat (04/04) kemarin, Lolong mengatakan kehadiran perwakilan KPK di Sulut bukan hanya menjadi harapan AMAK Sulut, tetapi juga menjadi harapan seluruh masyarakat Sulut. Sebab pemerintahan yang bersih dan penegakan terhadap supremasi hukum merupakan keinginan semua masyarakat Sulut.
“Kalau mau jujur, sudah lama masyarakat merindukan adanya perwakilan KPK di Sulut. Karena keberadaan lembaga ini memberikan dampak positif dalam kerangka mewujudkan roda pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum,” ungkapnya.
Lolong yang juga adalah dosen sekaligus Dekan Fakultas Teknik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit) ini mengatakan, kehadiran perwakilan KPK sudah mendesak bagi daerah Sulut juga dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah ini.
“Prinsipnya bukan untuk menakut-nakuti pejabat atau oknum tertentu, tapi kehadiran perwakilan KPK di Sulut merupakan hal yang substansial. Apalagi, selama ini Sulut memiliki banyak kasus dugaan korupsi,” jelasnya.
Karena itu, Lolong berharap agar masyarakat dapat bersatu dan mendesak agar pihak KPK dapat menghadirkan perwakilannya di Bumi Nyiur Melambai. “Penanganan terhadap kasus dugaan korupsi di Sulut selama ini masih menyisakan kekecewaan bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada usulan dan desakan dari masyarakat agar daerah ini dapat memiliki perwakilan KPK,” pungkasnya. (imo)