|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Kota Bitung dan Sekitarnya |
07 April 2008
|
|
![]() |
Sejumlah elemen masyarakat Bitung, belakangan menyoal penyewaan alat berat dan pengurusan administrasi tender di instansi yang terkait dengan proyek.
“Kami punya data-datanya, dan kalau ditaksir dalam pe-nyewaan walls bisa mencapai puluhan juta dari rata-rata pe-nyewaannya sebesar Rp 400 ribu/hari, tetapi disinyalir ti-dak pernah masuk ke kas dae-rah,” beber Richard Tirayoh, Jacky Sumampouw, Noldy La-malo serta Yory Lousan dari Forum Bersama LSM Pasela.
Kecuali itu, lanjutnya mere-ka, dugaan penyimpangan lainnya dalam pembuatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebesar Rp 600 ribu/badan usaha yang mengikuti tender. “Setiap tahunnya ada sekitar 20 sampai 30 badan usaha yang membuat IUJK, terma-suk perpanjangan izin sebesar Rp 300 ribu/badan usaha. Bi-la dihitung, ada puluhan sam-pai ratusan badan usaha yang perpanjang untuk ikut tender, ini rawan dugaan korupsi,” tu-kas Sumampouw. Ditambah-kan, pengambilan dokumen Rp 250 ribu/kontraktor yang dibayarkan pada saat kon-traktor akan mengambil ber-kas guna mengikuti tender juga rawan penyimpangan. “Bayangkan saja bila jumlah berkas dan dokumen seba-nyak 100 buah, tentunya hal itu sangat banyak, herannya realisasi PAD tahun lalu hanya Rp 4 jutaan,” ujarnya.
Salah satu Kasubdin di Di-nas PU, Ir Theo Rompas ketika dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya membawahi me-ngenai peralatan berat terse-but. Tapi menurut Rompas untuk sewa menyewa peralat-an, semuanya diambil alih Ke-pala Tata Usaha (KTU).
“Yang atur soal sewa me-nyewa alat berat, adalah KTU demikian juga mengenai proses administrasi,” ungkap Rompas. (sel)
|
|
