Pengadaan motor dinas bagi 76 hukumtua dan lurah se-Mitra hingga kini masih kabur tindak lanjutnya. Situasi ini memaksa sejumlah kalangan mulai mempertanyakan komitmen Pemkab Mitra. 
“Agar pamor Pemkab Mitra tidak jatuh di mata masyara-kat, apa yang sudah dijanji-kan itu diharapkan segera di-realisasikan. Selanjutnya, masukan kepada pemerintah kiranya ikut juga memperjelas fungsi dan kegunaan kenda-raan-kendaraan dinas itu. Ini mengingat agar penyaluran-nya tidak salah sasaran,” kata Viddy Ngantung, aktivis Mitra.
Ia juga memintakan agar demi keamanan sepeda motor tersebut harus menggunakan plat nomor pemerintah yaitu plat nomor merah sehingga dapat dipantau masyarakat sejauh mana fungsi dan ke-gunaannya.
Sementara itu, salah satu warga asal Pusomaen yang enggan dikorankan mengata-kan bahwa pembagian jatah motor dinas ini bagi hukum-tua merupakan hal positif ka-rena sangat membantu dalam tugas dan pelayanan ke ma-syarakat.
“Namun yang kami kuatir-kan, bilamana pembagian motor-motor ini disusupi ke-pentingan politik Penjabat Bupati yang diketahui sangat berkeinginan tampil di pil-kada nanti,” pungkasnya.(dax)