NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) tingkat SMA/SMK di sejumlah sekolah di Minahasa, terancam mengalami kendala. Kendala itu tergolong serius karena erat kaitannya dengan masalah dana. Pasalnya, Subsidi Pendidikan Gratis oleh Pemkab Minahasa hingga sekarang belum juga disalurkan ke sekolah-sekolah.

Padahal menurut beberapa pimpinan SMA/SMK, dana tersebut sangat diperlukan sekolah-sekolah dalam rangka mensukseskan Unas tingkat tingkat SMA/SMK pada 21 April mendatang.
�Ya, Unas nanti memang sangat butuh dana. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena subsidi per triwulan yang seharusnya sudah cair pada awal April ini, ternyata belum juga direalisasikan,� tandas seorang kepsek sembari meminta namanya tidak usah dikorankan.
Lanjutnya, pihak sekolah sebetulnya bisa mengambil langkah khusus seperti meminjam dana pada pihak ketiga. Hanya saja, langkah ini cukup beresiko. �Memang masih ada solusi lain yang bisa dilakukan pihak sekolah, yakni menarik pungutan dari siswa. Tapi ini juga salah karena pemkab telah mewanti-wanti agar pungutan terhadap siswa tidak bisa dilakukan pihak sekolah dengan alasan apapun. Jadi serba salah juga jika kami bertindak sendiri,� imbuhnya.
Pada bagian lain, Ketua AGIS Minahasa Richardson Moroki SPd, mendesak agar Pemkab Minahasa segera memperhatikan keluhan ini. Begitu juga dengan instansi teknis Dinas Diknas Minahasa.
�Kalau tidak ada perhatian, pelaksanaan Unas SMA/SMK pasti akan terganggu. Dan gangguan itu bisa mengakibatkan dampak negative bagi dunia pendidikan di Minahasa. Jadi sudah seharusnya ini jadi perhatiajn serius,� pintanya.
Secara terpisah, Pemkab Minahasa ketika dikonfirmasi melalui Juru Bicaranya, Glady Kawatu SH MSi, mengatakan bahwa penyaluran dana ini memang belum direalisasikan karena kendala administrasi saja. Tapi dia yakin dana tersebut bisa terealisasi secepatnya, paling lambat sebelum Unas digelar.
�Tentunya ini akan menjadi perhatian serius pemkab,� ujarnya, sembari mengaku kalau keluhan ini juga sudah sampai ke telinganya secara langsung.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Minahasa, Drs Warouw Karouwan MM, ketika dimintakan penjelasan mengatakan, pihaknya sudah siap menyalurkan dana dimaksud. Hanya saja, SKPD dalam hal ini Dinas Diknas Minahasa belum mengajukan permintaan pencairan dana.
�Setelah dicek ke Diknas, ternyata mereka sedang mempersiapkan kelengkapan administrasinya. Yang jelas, ketika permintaannya masuk, BPKD langsung bayar,� jelasnya.(dav)