NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi kadar partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kehidupan ekonomi.

Salah satu fungsi pendidikan adalah mencerdaskan kehi-dupan masyarakat sekaligus sebagai agen sosialisasi politik yang dapat merubah persepsi maupun perilaku masyarakat. Dengan kata lain pola tindak masyarakat/orang akan ber-ubah manakala pola berpikir juga berubah.
Asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masya-rakat maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran poli-tiknya dan partisipasi di bi-dang politik akan semakin tinggi pula.
Untuk konteks Indonesia da-pat dikatakan bahwa pendi-dikan belum begitu merata da-lam masyarakat bahkan juga terdapat perbedaan dalam ka-pasitas pendidikan yang di-terima oleh kelompok masya-rakat kita. Pada daerah-da-erah tertentu yang kualitas pendidikannya tinggi, kesa-daran politik yang tinggi buk-an suatu hal yang mustahil, misalnya di perkotaan di mana masyarakatnya memiliki ke-mampuan dan kesempatan serta fasilitas yang memadai dapat menikmati pendidikan yang semakin tinggi dengan kualitas yang baik.
Demikianpun bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik akan me-miliki kesempatan untuk memberikan waktu ataupun pemikirannya agar terlibat da-lam kegiatan-kegiatan politik.
Kesempatan untuk melibat-kan diri itu tentunya akan su-lit dimiliki oleh setiap masya-rakat setiap harinya masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi guna me-menuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka berpikir lebih menguntungkan untuk meng-gunakan waktunya dengan bekerja dan mendapatkan uang, daripada mengorban-kannya untuk kegiatan politik yang belum tentu menghasil-kan uang.
Oleh karena itu, mengajak kalangan masyarakat yang tingkat ekonominya relatif ren-dah cenderung lebih sulit di-banding kalangan masyarakat yang ekonominya lebih baik. Gejala ini juga terjadi di Indo-nesia yang masih memiliki cu-kup banyak masyarakat ber-penghasilan mendekati garis kemiskinan, selain mereka yang berada di bawah garis ke-miskinan itu sendiri.
Tidak hanya itu, akses ma-syarakat terhadap informasi yang bersifat politik juga tidak merata terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Me-dia komunikasi memang telah tersedia cukup merata. Namun bahwa yang dinikmati oleh ma-syarakat tidak hanya yang ber-sifat informasi politik, melain-kan juga informasi hiburan.
Tiga faktor umum tersebut paling tidak memberikan ke-cenderungan umum partisi-pasi politik di Indonesia yang relatif rendah karena belum meratanya tingkat pendidikan dan perbedaan kualitas pen-didikan masyarakat.
Kurang baiknya kualitas ko-munikasi dan rendah serta belum meratanya tingkat eko-nomi masyarakat. Selain itu, kecenderungan lainnya dalam partisipasi politik di Indonesia adalah adanya pola partisipasi yang sukarela dan dimobi-lisasi. Kecenderungan terse-but dapat dengan mudah di-lihat dari kegiatan atau ben-tuk partisipasi yang paling umum dilakukan oleh masya-rakat yaitu mengikuti pemi-lihan umum dan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik.
A. Demokrasi Liberal
Pada masa ini, kegiatan po-litik yang bersifat sukarela le-bih menonjol.
Selain karena sistim politik yang liberal yang tentunya memberikan kebebasan yang besar kepada masyarakat un-tuk terlibat, suasana pasca ke-merdekaan memberikan nuan-sa kebebasan pula di kalangan masyarakat.
Suasana kebebasan itu nam-pak dari tersebarnya wacana politik hingga tingkat bawah, di mana masyarakat bebas men-diskusikan soal-soal politik di warung-warung kopi tanpa takut diintimidasi.
Bebasnya wacana terlihat pula dari beragamnya ideologi parpol yang terlibat dalam mengikuti Pemilu tahun 1955, bahkan adanya suasana ke-gembiraan rakyat yang tinggi dengan antusiasme yang tinggi pula untuk mengikutinya. Sejarah mencatat Pemilu 1955 sebagai salah satu Pemilu ter-baik di dunia, yang melibatkan sejumlah besar pemilih.
Pemilu 1955 adalah Pemilu pertama di Indonesia yang ber-sih, jujur, adil, tidak ada pene-kanan, pemaksaan dan inter-vensi dari pemerintah dan ber-beda antara langit dan bumi dengan Pemilu di masa Orde Baru.
Bebasnya ruang politik pada periode ini membuat partai-partai politik berusaha meraih dukungan masyarakat seba-nyak-banyaknya. Tidak hanya untuk keperluan dukungan kebijakan yang diambil pe-merintah tapi juga bagi partai-partai yang mengambil sikap sebagai oposisi.
B. Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi Ter-pimpin, Presiden Sukarno membalikkan logika liberal yang diterapkan oleh sistim po-litik sebelumnya.
Alasan yang diajukan Presi-den Sukarno sangat logis dan realistis, karena kebebasan yang ada sangat berlebihan se-hingga membuat konflik an-tarpartai sangat tajam dan tidak membawa negara ke arah yang lebih baik.
Pemerintahan berada da-lam ketidakstabilan karena disebabkan begitu besarnya tuntutan kepada pemerintah yang baik dari masyarakat maupun dari partai politik oposisi.
Diyakini oleh Sukarno, ja-tuh bangunnya pemerintah tidak akan membawa bangsa Indonesia pada kemajuan bahkan pada cita-cita yang luhur yakni mencapai masya-rakat adil dan makmur.
Untuk memperbaiki kondisi itu, Presiden Sukarno meng-ambil alih kepemimpinan dan mengomando seluruh sendi politik, ekonomi serta sosial masyarakat, menempatkan dirinya sebagai pemimpin puncak dalam menentukan arah kebijaksanaan serta pedoman dan membangun sistim pembangunan politik yang meminimalisasi tingkat konflik yang terjadi.
Tidak hanya itu segala ma-sukan yang diberikan oleh masyarakat maupun partai-partai politik tidak diperke-nankan berbeda dengan ke-bijakan Sukarno.
Perubahan ini dimaksud-kan untuk mengelola dinami-ka sistim agar memiliki ting-kat stabilitas yang cukup agar dapat membangun ke-hidupan politik yang sehat, dengan asumsi bahwa untuk membangun suatu negara diperlukan kepemimpinan yang kokoh, sehingga selu-ruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tidak dirongrong dan di-ganggu oleh partai-partai oposisi yang hanya men-dasarkan pada kepentingan-nya.(bersambung)