Realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar SKPD di Mitra masih jongkok. Bahkan ada beberapa SKPD realisasi PAD-nya masih dalam keadaan nol. Data ini diperoleh saat dilakukan hearing belum lama ini antara Komisi B DPRD Mitra dan jajaran eksekutif di Mitra.

Bertolak alasan tersebut, Komisi B menilai bahwa ki-nerja jajaran SKPD yang ada di Mitra tidak maksimal. “Ba-gaimana mungkin ada SKPD yang kami dapati realisasi PAD-nya masih nol. Ini sung-guh-sungguh sangat memalu-kan, dan sepatutnya menjadi catatan penting Penjabat Bu-pati Mitra, Drs Albert Pontoh untuk sesegera mungkin me-lakukan evaluasi,” kata John H Sahe, dari Komisi B DPRD Mitra, kemarin (10/04).
Bocoran yang diperoleh, se-jumlah dinas yang belum me-realisasikan target PAD-nya seperti, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmi-grasi serta Dinas Kesehatan. Sementara SKPD yang sudah merealisasikan PAD-nya meski masih tergolong minim masing-masing Dinas PU (realisasi 0,70 persen dari target Rp 250.200.000), Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dari target Rp 75.000.000, yang terealisasi baru 1,90 persen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mana menargetkan Rp 55.925.000 yang terealisasi baru 1,71persen, Dinas Per-hubungan dari target Rp 125.000.000 yang terealisasi baru 3,88 persen.
Sementara SKPD-SKPD yang prosentasi realisasinya cukup baik, lanjut Sahe yang didampingi rekannya sesama legislator Kisman Halla, baru Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mitra yang kini sudah mencapai 30,50 per-sen. Hal ini sangat disayang-kan mengingat indikator positifnya pertum-buhan ekonomi daerah pemekaran adalah adanya pening-katan PAD. “Jika tidak tercapai, tentunya Mitra terancam akan gabung lagi dengan Minsel. Untuk itu peran tim evaluasi dalam melakukan pemantauan diharapkan selalu berpegang pada Un-dang-undang dengan dida-sarkan pada Pendapatan Regional Daerah Bruto (PRDB),” katanya.(dax)