Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Tokoh reformasi Amien Rais, kini muncul lagi lewat kriti-kannya yang pedas terhadap pemerintah. Mantan Ketua MPR ini sepertinya tidak puas dengan pemberantasan ko-rupsi yang diusung SBY-JK. Gebrakan KPK menangkap anggota DPR Al Amin Nasu-tion belum juga cukup. 
Menurut Amien, selama Is-tana belum betul-betul mem-bela pemberantasan korupsi, halilintar pemberantasan ko-rupsi belum terbentuk. Hal ini disampaikan Amien dalam jumpa pers sebelum membuka temu wicara hukum MK dan PAN, di Hotel The Sultan, Ja-karta, Jumat (11/04). “Saya yakin sekali sumber korupsi di Istana. Saya sudah bertahun-tahun belajar ilmu politik. Sa-ya yakin jantung korupsi itu di Istana,” tegas Amien.
Dia menjelaskan, intelektual muda dari UGM dan pengamat hukum Denny Indrayana me-nyebutkan ada 4 episentrum korupsi. Yakni Cendana, kong-lomerat hitam, senjata atau tentara, dan Istana. “Maka se-lama yang di Istana tidak be-tul-betul dengan pemberan-tasan korupsi, maka yakinlah yang kita temukan ya itu-itu saja. Pak Antasari tidak akan lebih. Tapi kalau Pak Yudho-yono sendiri yang mengatakan akan memberantas korupsi saya baru yakin,” ujar dia.
Istana itu maksudnya Istana Wapres atau Istana Presiden? “Saya menyatakan kebenaran kata-kata kekuasaan cende-rung korup dan pusat kekua-saan yang mutlak, korupsinya memusat, mendalam dan me-luas. Saya melihat halilintar, geluduk pemberantasan ko-rupsi tidak pernah terbentuk. Maka saya berani mengatakan ini, Istana adalah bagian dari korupsi,” jawab Amien tak men-jawab tegas. 
Sementara pihak Istana Ke-presidenan adem ayem saja menanggapi tuduhan Amien Rais tersebut. Masyarakat sudah mengetahui dan dapat menilainya sendiri berdasar rekam jejak program anti korupsi Presiden SBY selama ini. “Bila mau jujur, biar rakyat sendiri yang menilai. Kan per-bandingannya jelas antara sebelum dan semasa pemerin-tahan Presiden SBY bagaima-na anti korupsi dijalankan,” kata Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng di Kantor Presi-den, Jakarta, kemarin. 
Ia memaparkan, apabila di-banding dengan pemerintahan masa yang sebelumnya maka perang anti korupsi tidak per-nah dikobarkan dengan sede-mikian gencar. Bukan hanya telah berhasil menangkap para koruptor yang beraksi di era yang lalu, tapi juga menim-bulkan efek jera hingga dapat mencegah niat korupsi.
Secara obyektif, selama pe-merintahan SBY-JK, cukup banyak pejabat tinggi negara pelaku tindak korupsi yang telah dikenai sanksi pidana. Padahal sebelum ini mereka adalah golongan masyarakat yang dapat dikatakan kebal ter-hadap tangan aparat penegak hukum. “Mulai dari bupati, gu-bernur, anggota DPR, polisi dan sekarang Gubernur BI. Belum lagi efek determinan yang tim-bul,” papar Malarangeng yang dilansir detik.com.(dtc/*)