Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Mitra, Drs OCW Tumundo mengatakan, jongkoknya capaian PAD tidak serta merta disebabkan oleh lemahnya kinerja setiap SKPD. Sebab faktanya di Kabupaten Mitra, ada beberapa faktor-faktor pengganjal yang selama ini menjadi ham-batan sejumlah SKPD bisa tampil maksimal.

Ia mencontohkan seperti du-kungan Surat Perintah Perja-lanan Dinas (SPPD) dalam mendukung program kerja masing-masing SKPD. Hal ini dinilai belum maksimal, se-hingga dipandang meng-ganggu usaha mereka seperti dalam mengejar capaian PAD sebagaimana ditargetkan.
“Bagaimana mungkin DPRD mau mengharapkan target yang maksimal sedangkan da-na Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja tidak ada yang tertata di Dinas Pariwi-sata dan Kebudayaan,” tandas Tumundo usai mengikuti hear-ing kemarin.
Dijelaskannya, menurut to-poksi di instansinya banyak agenda perjalanan keluar dae-rah. Namun saat itu dibutuh-kan, dana untuk SPPD tidak ada. Meski demikian, dirinya tak kehabisan akal. Seperti untuk melakukan promosi pariwisata, pihaknya intens terus menggarap kerjasama dengan pihak ketiga. “Jadi ka-lau mau ke Jakarta, terpaksa saya pake uang pribadi,” tandasnya lagi.
Menanggapai hal ini, per-sonel Komisi B DPRD Mitra lewat Ventje Ohi menilai itu bukan kesalahan legislatif. Se-bab sebelum ada PP 41, Dinas Pariwisata masih tercatat ber-gabung dengan Dinas Perhu-bungan. “Ini jelas berpengaruh pada distribusi plot anggaran karena nomenklatur sudah berubah,” jelasnya saat di-dampingi Kisman Halla, Es-ther Pelleng serta Meidy Uguy.
Namun begitu, melihat bah-wa prospek dunia pariwisata Mitra memiliki potensi luar biasa bila digarap maksimal ke depan nanti, Ohi dkk berjanji akan mencari solusi terbaik. “Apakah lewat pengusulan anggaran dalam APBD per-ubahan atau sejenisnya, kita lihat saja nanti,” janji Ohi.(dax)