Kepemimpinan di empat daerah pemekaran di Sulut terancam mengalami kevakuman. Pasalnya, ‘kontrak politik’ empat penjabat pemekaran akan berakhir 23 Mei 2007, sementara jadwal pilkada telah ditetapkan Juni dan Juli. Pemprop sendiri hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari Departemen Dalam Negeri.

Dijelaskan Kabag Hubungan Antar Lembaga pada Biro Pe-merintahan Setdaprop Sulut, Dr Noldy Tendean, terhitung mulai 23 Mei 2008, ‘kontrak politik’ penjabat empat daerah pemekaran, masing-masing Drs Idrus Mokodompit, Drs Rah-mat Mokodongan, Drs HR Ma-kagansa dan Drs Albert Pon-toh akan berakhir, sementara jadwal pilkada yang telah dite-tapkan baru akan diseleng-garakan sekitar bulan Juni hingga Juli. 
Menariknya, dalam posisi ini, Depdagri belum memberikan keputusan tegas, apakah jabat-an dari keempat penjabat ter-sebut akan dilanjutkan atau-pun diberhentikan. “Kita tunggu saja hasil proses yang sementara berjalan, karena waktunya kan masih ada satu bulan lagi,” ung-kapnya, Senin (14/04).
Memang terkait status dari keempat penjabat tersebut, muncul fenomena bahwa se-jumlah penjabat akan siap ma-ju dalam pilkada, jika jabatan yang diemban selang setahun usai. “Kembali pada aturan yang berlaku. Harusnya pen-jabat yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya. Tetap komitmen terhadap aturan yang sudah ditandatangani-nya. Kendati dalam hal ini, me-reka sudah menyelesaikan tu-gasnya sampai setahun. Dan akan lebih baik jika penjabat tersebut mewujudkan pemim-pin yang definitif,” tuturnya.
Tendean menambahkan, di-harapkan keputusan dari Depdagri tidak berlarut-larut, supaya roda pemerintahan berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tidak sampai ada kevakuman. “Pak guber-nur sudah menegaskan bah-wa keempat daerah peme-karan itu tidak akan menga-lami kevakuman. Dan itu pasti akan tetap diupayakan,” tu-kasnya menambahkan.(eda)