|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Kota Tomohon dan Sekitarnya |
15 April 2008
|
|
Polemik soal hasil Pra-UAS terus berlanjut
Diknas Ngotot Tuntut Klarifikasi, F-PDIP Tetap Menolak
|
Perang
urat saraf antara Fraksi PDIP DPRD Tomohon dan para
oemar bakrie (guru) terkait hasil Pra Ujian Akhir
Sekolah (UAS) masih berlanjut. Kepada wartawan,
Selasa (14/04) kemarin, Kepala Dinas Diknas Tomohon,
Ventje Goni SH menegaskan bahwa pihaknya bersama
para guru di Kota Tomohon menuntut klarifikasi dari
Fraksi PDIP terkait hal tersebut.
“Menurut kami pandangan F-PDIP yang menyebutkan bahwa 50 persen siswa di To-mohon tidak mencapai stan-dar kelulusan Pra-UAS meru-pakan satu bentuk pelecehan terhadap perjuangan dan kerja keras para guru dan siswa. Untuk itu, kami beri waktu se-pekan kepada F-PDIP untuk mengklarifikasi pandangan tersebut, minimal di media massa. Kami tunggu jika tidak maka kami akan demo. Kare-na tidak saja para guru dan siswa dilukai, tetapi hal ini akan berdampak buruk dalam persiapan menyambut pelak-sanaan UAS nanti,” ungkapnya.
Dikatakan Goni, seharusnya dunia pendidikan tidak di-bawa ke arana politik ataupun dipolitisir. “Substansinya jelas jadi tolong jangan dipolitisir. Jangan ada tendensius. Bica-ra harus dengan data dan bu-kan asbun (asal bunyi). Kalau memang sudah salah, ya min-ta maaflah,” pintanya.
Goni pun meluruskan bahwa hasil Pra-UAS beberapa waktu lalu cukup menggembirakan. Di mana untuk SMP nilai rata-rata mencapai 72 persen, SMA/SMK 71 persen, dan untuk SD 80 persen.
Pada bagian lain, Ketua F-PDIP DPRD Tomohon Eddy H Kalele menilai pendapat Goni keliru, sehingga menurutnya tidak tepat jika F-PDIP mem-berikan klarifikasi apalagi meminta maaf. “Tidak ada yang salah dalam pandangan F-PDIP. Kami tidak akan memberikan klarifikasi atas pandangan fraksi yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan ingat, kami bermitra dengan walikota dan bertanggung-jawab kepadanya, bukan ke-pada Dinas Diknas. Ini diatur dalam Tata Tertib nomo 7 ta-hun 2006 dan UU Nomor 22 Tahun 2003,” tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, dalam poin keenam dalam panda-ngan fraksi tidak langsung me-nyebut bahwa standar kelulu-san hasil Pra UAS hanya 50 persen. “Kita hanya bertanya apa benar hasilnya demikian. Seharusnya itu dijawab secara tertulis seperti yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi, bukannya melalui media massa,” paparnya.
Kalele yang didampingi personel F-PDIP, JWT Lengkey membantah kalau pihaknya sudah membawa dunia pendi-dikan ke dalam ranah politik. “Kami tidak asbun dan tidak mempolitisir dunia pendidi-kan. Tolong dimengerti secara baik dan positif,” pungkas-nya.(imo)
|
|
