Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Kekalahan calon dari Partai Golkar (PG) di sejumlah pilkada (Sulsel, Jabar, Sumut) yang baru saja berlangsung, membuat posisi Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla (JK), mulai digoyang kadernya sendiri, khususnya dari kaukus mu-da Golkar. Isu Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Golkar pun sudah dihembuskan, yang disebut-sebut akan digelar setelah pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
“Kami masih menunggu dua pilkada di wilayah itu, setelah ada hasil dua hari setelah itu munaslub bisa langsung dila-kukan,” tukas Ketua Kaukus Muda Partai Golkar, Kama-ruzzamad di Jakarta, Kamis (17/04). Anggota F-PG DPR RI, Akil Muchtar juga mene-gaskan senada. 
Menurutnya, keoknya Gol-kar di sejumlah pilkada, me-rupakan bagian dari gagalnya ketua umum (ketum) dan DPP PG mengemban amanat mu-nas di Bali pada 2005. 
“Ini bentuk ketidakmam-puan ketum dalam memenuhi amanat munas Golkar di Bali yaitu membawa kemenangan Partai Golkar bukan hanya di pemilu tapi juga di pilkada,” kata Akil Muchtar di Gedung DPR, kemarin. 
Akil menjelaskan, kekalahan beruntun kader Golkar di pil-kada juga disebabkan keti-dakpekaan pengurus DPP da-lam membaca situasi. Karena masyarakat saat ini membu-tuhkan figur yang layak dan mampu membawa peruba-han. “Mereka gagal mentrans-formasikan keinginan masya-rakat dalam politik bangsa. Ini karena DPP lebih banyak dimanfaatkan kelompok ter-tentu demi keinginan pribadi,” ujar Akil yang baru terpilih sebagai hakim konstitusi ini.
Saat ditanya apakah perlu adanya munaslub, Akil eng-gan berkomentar. Akil menye-rahkan sepenuhnya kepada DPP. “Itu bukan urusan saya. Tanya saja sama DPP. Yang pasti kalau mengatakan bah-wa Golkar masih unggul da-lam pilkada, arogan nama-nya. Mereka tidak mengakui kesalahan dan kekalahan,” pungkasnya. 
Namun di daerah, hembu-san munaslub mulai kuat dan berani. “Saat ini banyak yang mengusulkan agar Golkar menggelar munaslub. Saya mendapat telepon dari ber-bagai DPD. Ini mengantisipasi agar Partai Golkar tidak han-cur atau makin terpuruk,” kata Ketua DPD PG Gandung, Suhardiman yang dilansir okezone, kemarin.
Dijelaskan Gandung, desak-an Munaslub ini menguat setelah di berbagai pilkada, terutama pilgub, jago yang di-calonkan Partai Golkar kalah secara beruntun. “Ini tang-gung jawab DPP Partai Gol-kar. Karena cagub yang me-nentukan DPP. Ada apa ini dengan DPP, kok sampai kalah terus di lumbung suara Golkar,” kata Gandung.
Saat ini, tidak tepat beralibi kekalahan karena hal-hal yang irasional. Pihak DPP Par-tai Golkar yang paling ber-tanggung jawab. “Saat ini iba-rat seorang wanita, dari pada nyawanya hilang lebih baik dikuret (kandungannya). Jadi hilangkan pembusukan dari dalam, saat ini harus dieva-luasi secara radikal,” katanya.
DPP Partai Golkar, menurut Gandung, harus melihat realitas di lapangan. “Oktober 2008 mendatang kan digelar rapimnas (rapat pimpinan nasional). Seharusnya, kalau sudah tidak sanggup lagi memimpin Golkar, harus di-ganti. Saat ini banyak pengu-rus DPP yang hanya ngurus dirinya sendiri. Sibuk cari po-sisi menteri, duta besar, caleg. Jadi rebutan kekuasan saja. Lupa dengan tugas-tugasnya di partai,” tandasnya.
Kekalahan calon dari Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) dinilai Akbar Tand-jung bisa menjadi alasan dige-larnya munaslub partai ber-lambang pohon beringin itu. Sebab, kekalahan Partai Golkar di lumbung suaranya sebagai bukti tidak berha-silnya Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla.
“Kekalahan ini menjadi tanggung jawab ketua umum. Dan pertanggungjawaban itu bisa dinilai berhasil atau tidak dalam munas (Partai Golkar),” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Jika ingin permintaan pertang-gungjawaban itu dipercepat, maka bisa dilakukan melalui munaslub. Akan tetapi munas-lub bisa digelar asalkan sesuai mekanisme partai. 
“Jika dianggap tidak sukses maka dikembalikan ke or-ganisasi melalui munaslub. Asalkan mendapat dukungan dari 2/3 DPD tingkat I dan ting-kat II. Kalau memang syarat mencukupi, ya bisa digelar,” tambah Akbar.
Kata Akbar, munaslub bisa digelar dengan dasar ketua umum dinyatakan tidak berha-sil. Nah, salah satu ukuran ke-berhasilan adalah menempat-kan orang-orangnya di posisi eksekutif dan legislatif. “Guber-nur itu kan jabatan politik. Ya kalau dalam tidak berhasil, dalam politik munaslub sah-sah saja dilaksanakan asal sesuai mekanisme partai,” ujar politisi senior ini.(okz/dtc)