Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Kekalahan calon yang di-usung Partai Golkar di sejumlah pilkada baru-baru ini, membuat sang Ketua Umumnya Jusuf Kalla (JK) diminta lengser. Na-mun JK punya pembelaan soal ini. Menurutnya, Golkar tidak kalah di pilkada. Sebab calon yang diusung partainya masih menguasai 41 persen pilkada da-ri tingkat kabupaten hingga pro-pinsi, meski diakuinya dalam 3 pilkada terakhir Golkar keok.
“Dari 340 pilkada yang dise-lenggarakan, 41 persen dime-nangkan calon yang diusung Gol-
kar,” kata JK di Istana Wa-pres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (18/04). Dia menjelaskan juga, da-lam menentukan calon dalam pilkada, sepenuhnya diserah-kan ke daerah. Suara daerah bahkan mencapai 60 persen dalam menentukan calonnya. 
“Dalam memilih calonnya, Golkar sangat demokratis. DPP punya hak suara 40 per-sen, 60 persen daerah. Jadi lebih banyak ditentukan daerah,” tuturnya. Dia mema-parkan, dari 21 pilkada pro-pinsi yang digelar, Golkar memenangi 7 propinsi. “Baik itu yang diusung sendiri mau-pun koalisi,” jelasnya. 
Kalla juga berkilah, kader Golkar sebenarnya juga me-nang dalam Pilkada Suma-tera Utara dan Sulawesi Se-latan. “Dia itu pengurus Gol-kar walaupun tidak dicalon-kan Golkar,” pungkasnya. Lalu bagaimana soal desakan munaslub? “Tidak ada yang minta (munaslub),” ujar JK tersenyum. 
Menurut dia juga, munaslub bukanlah satu-satunya cara penyelesaian bagi partai jika calonnya kalah dalam pilkada. “Kalau yang kalah harus munaslub, berarti hampir 60 persen pengurus Golkar harus diganti dong,” ujar JK. Dia menjelaskan, dirinya mempu-nyai tanggung jawab sebagai ketua umum selama 5 tahun. “Saya punya tanggung jawab 5 tahun. Setelah 5 tahun saya di-anggap gagal, ya harus di-ganti,” imbuh dia.(zal/dtc*)