|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Opini Redaksi dan Pembaca |
21 April 2008
|
![]() |
Belum lama ini, kaum muda membuat ikrar. Saatnya yang muda, progresif, dan kerakyatan memimpin. Bagi mereka, kereta sejarah sekadar berhenti sebentar di stasiun bernama kapitalisme.
Oleh: Sonny Mumbunan
Dalam usulan tata ekonomi-politik masyarakat baru, kaum muda mengajukan sosial-demokrasi (sosdem) dan eko-nomi pasar sosial (epasos) da-lam satu tarikan nafas. Pe-ngamat politik Sukardi Rinakit, pengucap ikrar, menulis sketsa tentang tata masyarakat itu (Kompas, 9/10/2007).
Agaknya, kereta baru milik kaum muda itu bakal mogok. Bahan bakarnya keliru pada aras konsep. Tak serupa de-ngan pemahaman umum, epa-sos bukan seperti mencangkok buah mangga. Apa yang baik dari kapitalisme, efisiensi pasar misalnya, disandingkan hal-hal baik dari sosialisme, seperti akses dan kendali semua orang atas sumber daya. Diharapkan buah hasil cangkok adalah pasar yang berkeadilan sosial.
Peletak teori epasos, Alfred Mueller-Armack (1956), tidak bermaksud membuat cangko-kan seperti kaum muda itu.
Dalam pandangan ekonom, sosiolog, dan anggota Partai Kristen Demokrat Jerman (CDU) partai penganjur keuta-maan pasar persaingan harus menjadi prinsip utama koordi-nasi dalam pengelolaan mas-yarakat. Inti konsepnya, Soziale Marktwirtschaft, yang di sini disingkat epasos, diperas dari pikiran Friedrich von Hayek dan Walter Eucken, penganjur eko-nomi pasar liberal.
Ide epasos
Ide epasos dibangun di atas keutamaan ekonomi pasar yang kompetitif, saat inisiatif bebas setiap orang di bidang ekonomi yang dipilihnya secara bebas di-jamin. Untuk itu, diperlukan kerangka kelembagaan (rahme-nordnung) yang secara jelas menjamin persaingan. Pada titik ini, pada kadar tertentu, ada kemiripan usulan kelemba-gaan Mueller-Armack dengan yang sering diajukan ekonom Faisal Basri, tokoh yang turut berikrar.
Apa yang sosial dalam epasos? Kerangka kelembagaan itu menjamin pencapaian pribadi dalam seluruh bidang kema-juan masyarakat, bersamaan sistem perlindungan sosial un-tuk lapisan yang secara eko-nomi lemah. Campur tangan negara harus sepadan dengan ekonomi pasar sesuai pencip-taan pendapatan yang terkait pasar. Artinya, tujuan sosial ha-rus melalui kebijakan yang “taat pasar” (marktkonforme). Lugas-nya? Tujuan sosial tidak boleh dicapai dengan mengganggu mekanisme harga dalam sistem pasar.
Berikut contoh kebijakan yang mirip epasos. Perlindungan warga miskin akibat pencabu-tan subsidi BBM tidak boleh mengganggu mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM. Subsidi BBM harus dicabut ka-rena tidak sesuai dengan meka-nisme pasar dan tidak efisien. Lalu, rakyat paling miskin se-rentak mendapat bantuan yang terdefinisi, tidak menyeluruh. Dalam epasos, ini efisien seka-ligus sosial.
Contoh lain soal air. Harga air yang terjangkau orang miskin tidak boleh mengganggu prinsip cost recovery dalam pengadaan air secara keseluruhan. Dalam epasos, privatisasi PDAM dan prinsip harga air ala pasar tetap harus dijalankan.
Bagaimana dengan sosdem? Pemilahan politik lazim menem-patkan sosdem pada sebelah kiri spektrum. Karena kapitalis-me dalam produksi sosial diya-kini berpotensi meminggirkan sebagian besar masyarakat, sosdem menjadi “penawar” bagi “racun” kapitalisme. Pokok ini tidak dilihat dengan pendeka-tan ekonomistis semata. Dalam sejarah dan praktik politik, wujud dan isi sosial-demokrasi lebih sering merupakan buah pertarungan ide dan kebijakan, antara yang “kiri” dan “kanan”.
Tindakan ganjil pernah dila-kukan Partai Sosial Demokrasi Jerman (SPD). SPD mengambil konsep epasos sekaligus men-comot namanya. Wujud kebija-kan itu tampak nyata di bawah pimpinan Gerhard Schroeder. Hasilnya? Sosdem yang awal-nya dikonsepkan menjadi pe-nawar kapitalisme berubah menjadi pendukung fungsi mekanisme pasar.
SPD ditinggalkan pendu-kung tradisionalnya, anggota serikat buruh. Partai sendiri pecah. Pada hari yang sama, 28 Oktober 2007, saat elit muda di Jakarta berikrar di Ge-dung Arsip Nasional, SPD menutup kongres partai di Hamburg, Jerman.(bersambung)
|
|
