Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Saat Gubernur Sulut SH Sa-rundajang menyerahkan SK Plt Bupati Minut kepada Drs Sompie Singal MBA, di Kantor Gubernur, Senin (21/04) kemarin, bersamaan terjadi aksi penolakan terhadap Singal justru mengalir kuat di Minahasa Utara (Minut). Ribuan massa yang mendu-duki Kantor Bersama Minut, menyerukan penolakan dan tidak akan pernah mengakui adanya pejabat sementara di Minut, karena penonaktifan diduga dilakukan dengan cara tidak etis oleh sejumlah ok-num pejabat. 
Untuk itu, mereka meminta pemerintah pusat dan guber-nur untuk membatalkan surat penonaktifan Bupati Mi-nut Vonnie Anneke Panam-bunan. Desakan ini sangat beralasan, sebab saat ini su-dah beredar luas kepingan rekaman sejumlah pejabat yang diduga kuat terlibat dalam aksi mempercepat proses penonaktifan Bupati Panambunan. “Kami sudah sepakat untuk menolak dan tidak akan pernah mengakui adanya pejabat sementara di kabupaten kami yang ter-cinta. Karena yang kami pilih bupatinya bukan karena wa-kilnya,” seru Denny Pareng-kuan dan Makalew Ronald dari LSM Suara Minahasa Utara yang bertindak sebagai koordinator demo aksi damai tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mereka me-negaskan, jika SK Plt Singal tetap dipaksakan, mereka mengancam tidak akan ber-henti melakukan aksi turun jalan sampai seruan mereka didengar. Kedatangan pende-mo yang diterima Sekkab Mi-nut Dra Dientje Tombokan didampingi lengkap para asisten dan kepala-kepala dinas tersebut, terlihat sangat terkendali. Meski bersikukuh agar Wakil Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA turun langsung memberikan klarifi-kasi terkait dugaan isi re-kaman yang memicu aksi demo ini, tapi sampai pende-mo beralih ke DPRD Minut, Singal tidak menunjukkan batang hidungnya. 
Sekkab saat menanggapi pertanyaan keberadaan Si-ngal menjawab, saat ini wakil bupati sementara tugas luar memenuhi undangan. Merasa tidak puas, pendemo meng-arah ke DPRD Minut setelah menyerahkan kopian VCD rekaman pemicu demo.
PANSUS ATAU TPF
Berbeda dengan yang terjadi di Pemkab Minut, di DPRD Minut, Ketua DPRD Sus Pangemanan SPd didampingi Wakil Ketua Drs Denny Wowiling MSi dan sejumlah anggota dewan, menerima pendemo di ruang paripurna. Dengan arif, Ibu Sus mene-rima aspirasi massa dan ber-janji akan menindaklanjuti apa yang diharapkan pende-mo dan menyerahkan pim-pinan sidang kepada Wowiling mengingat saat yang bersa-maan Ibu Sus diharapkan hadir di kantor gubernur. 
“Kami meminta agar DPRD Minut segera membentuk pansus untuk menelusuri maksud dan tujuan isi re-kaman tersebut. Sebab akibat rekaman ini, masyarakat diresahkan dan jajaran pemkab menjadi terkotak-kotak,” ungkap Ronald.
Menanggapi hal ini Wowiling mengatakan, besok (hari ini, red) akan digelar rapat ga-bungan untuk membahas masalah tersebut. “Ada dua opsi apakah DPRD Minut akan membentuk pansus atau Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menuntaskan masalah rekaman tersebut. Hanya saja kami meminta masyarakat tenang dan menerima apa pun hasil dari pansus atau TPF. Sebab konsekuensi dari pan-sus atau TPF, apa pun hasil-nya, kami harap diterima de-ngan lapang dada dan pikiran jernih,” ungkapnya.
Sebelumnya Ibu Sus juga memberikan penjelasan ter-kait penonaktifan Ibu Vonnie dan dapat diterima oleh massa. “Pada intinya kami tak mempermasalahkan SK pe-nonaktifan, yang kami perma-salahkan adalah cara-cara yang tidak etis yang dilaku-kan sejumlah oknum pejabat. Ini harus diusut tuntas dan kami mendesak agar DPRD Minut segera membentuk pansus atau apa pun ben-tuknya untuk menyelidiki hal tersebut,” pungkas Ronald dan meminta agar massa membubarkan diri dan terus menjaga stabilitas Minut.(irv)