Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pemerintah pusat tidak mam-pu mengatasi beban kenaikan harga minyak sendirian. Sa-lah satu solusinya, pemerin-tah daerah harus turut me-nanggung beban APBN. Di-rektur Eksekutif ReforMiners Institute Pri Agung Rakhman-to menilai, perlu ada koor-dinasi soal ini, terutama de-ngan daerah. “Jika harga mi-nyak US$ 100 per barel itu bagi hasilnya Rp 35 triliun,” katanya.
Langkah tersebut bisa meri-ngankan anggaran pemerin-tah untuk menutupi subsidi yang makin membengkak. Menurutnya, sudah saatnya daerah ikut menanggung be-ban anggaran saat ini. “Jika BBM naik, daerah juga akan kesulitan,” tuturnya. 
Opsi selanjutnya yang bisa diambil adalah dengan me-nurunkan lagi besaran alpha (biaya distribusi) yang dibe-rikan pada PT Pertamina (Per-sero) sebagai penyedia BBM bersubsidi. Sebelumnya, pe-merintah sudah menurunkan alpha Pertamina dari 13,5 per-sen menjadi 9 persen. “Ideal-nya alpha Pertamina 5 per-sen,” katanya. Tiap penurun-an alpha 1 persen, menurut Pri Agung, pemerintah bisa hemat Rp 2,5 triliun. 
Opsi terakhir yang bisa di-ambil pemerintah adalah de-ngan melibatkan masyarakat mampu untuk turut menang-gung beban negara. “Tentu dengan mekanisme pencabu-tan subsidi bagi mereka yang tergolong mampu,” ujar Tja-tur. 
Langkah tersebut bisa dila-kukan dengan cara melarang mobil-mobil mewah menggu-nakan BBM bersubsidi. Un-tuk listrik, pemerintah bisa memberlakukan tarif nonsub-sidi bagi pelanggan di atas 3.500 kV.
SMART CARD
Pada bagian lain, pemerin-tah akan memberlakukan sis-tem pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan kartu pintar (smart card), mulai Juni mendatang. Upaya yang di-maksudkan untuk meng-hemat konsumsi premium dan solar bersubsidi tersebut, pertama kali akan diuji coba di Bali dan Batam. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tu-bagus Haryono, di Jakarta, Senin (21/04) lalu. Dia men-jelaskan, saat ini pihaknya melakukan survei dan sosia-lisasi kepada masyarakat, serta membuat proyek per-contohan, untuk selanjutnya dievaluasi terlebih dahulu se-belum memberlakukan Smart Card di seluruh Indonesia.
“Kira-kira dalam sebulan ini akan segera dilaksanakan. Kami mengharapkan dengan diterapkannya smart card konsumsi BBM akan menjadi 35,5 juta kiloliter sesuai dengan APBN-P,” katanya. Penanggung jawab program Smart Card BPH Migas, Eri Purnomohadi mengakui, meski telah diso-sialisasikan, di kalangan ma-syarakat masih terdapat pro dan kontra terhadap peng-gunaan smart card. “Perlu ke-jelasan lebih lagi melalui per-temuan dengan tokoh masya-rakat,” ujarnya yang dilansir suarapembaruan.com.
Eri mengungkapkan, jumlah kendaraan terus bertambah, sehingga konsumsi BBM me-ningkat. Data BPH Migas me-nunjukkan, laju pertumbuhan konsumsi BBM untuk tran-sportasi mencapai 21 persen. Konsumsi BBM terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 62 per-sen, Sumatera sekitar 20 per-sen, dan sisanya daerah lainnya. 
Sementara itu, untuk pro-gram pemberlakuan kartu kendali, Eri menjelaskan, pe-nggunaannya telah dilak-sanakan di Semarang dan sekitarnya mulai April. Kartu kendali merupakan alternatif lain mengurangi konsumsi BBM, terutama di daerah yang belum diberlakukan konversi minyak tanah ke gas.
Terkait rencana pemberla-kuan smart card, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Per-minyakan Indonesia (IATMI) Kuswo Wahyono menilai, langkah itu tidak akan ber-pengaruh banyak terhadap penghematan BBM. Penggu-naan smart card hanya per-soalan teknis untuk memper-mudah pembayaran, bukan menghemat BBM.
“Penghematan konsumsi BBM hanya dapat dilakukan jika penggunaan kendaraan dikurangi dan hal itu mem-butuhkan bantuan dan ko-mitmen dari masyarakat,” je-lasnya.(shc/spc)