NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Nuansa Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung (Pilkada) pada sejumlah daerah pemekaran di Propinsi Sulawesi Utara akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan yang paling populer dikalangan masyarakat.

Struktur abstrak dalam rasio setiap manusia hedonis mewu-judkan dirinya dalam berbagai tindakan konkret yang tergam-bar dalam perilaku pemegang kekuasaan. Di satu sisi, sang penguasa cenderung melin-dungi korpsnya dari berbagai upaya pembersihan. Di sisi lain, sang penguasa sering kali ter-goda untuk meraih setiap harta yang berserak.
Agar cita-cita masyarakat sipil dapat tercapai, struktur terse-but harus dibongkar. Untuk itu diperlukan paling sedikit dua langkah.
Pertama, jika kekuasaan me-rupakan peran yang jatuh di pangkuan, pastikan dia jatuh ke pangkuan orang yang tidak mudah tertarik godaan harta kekayaan dan tidak menutup diri dari kritik. Hal ini di satu sisi dapat menghindarkan ter-ulangnya kasus anggota KPU yang gagal menepis godaan ma-teri, di sisi lain tidak ada lagi pe-mimpin yang pasang badan un-tuk melindungi kebobrokan korps yang dipimpinnya. Untuk itu, setiap simpul dalam masya-rakat harus melakukan peng-awasan ketat saat rekrutmen pemimpin.
Kedua, pastikan adanya opo-sisi loyal dalam ruang publik. Oposisi ini diperankan oleh sim-pul-simpul masyarakat yang secara terus-menerus melaku-kan pengawasan terhadap pe-jabat publik, baik yang berasal dari masyarakat sipil seperti anggota KPU atau birokrat se-perti para pimpinan adminis-trasi KPU. Adalah kenyataan bahwa mental birokrat cende-rung korup dan kecenderungan ini mudah menular pada new comer dalam jabatan publik yang berasal dari masyarakat sipil. Dengan dua langkah ter-sebut, diharapkan struktur yang sakit dapat dibongkar.
Cara lainnya adalah dengan langkah-langkah revolusioner, yaitu dengan menghancurkan seluruh bangunan birokrasi yang menjadi penghalang terwujud-nya cita-cita masyarakat sipil. Seluruh aparat negara diberhen-tikan dan diganti dengan aparat negara baru. Dua alternatif ini harus dipilih agar kita tidak te-rus-menerus pesimis akan ter-wujudnya masyarakat sipil.
Jika muncul pertanyaan, apa gerangan yang masih dapat di-cari di masyarakat sipil? Kita dapat menjawabnya bahwa ter-dapat banyak mutiara yang ma-sih tersembunyi dibawah lum-pur pola pikir konsumerisme. Mutiara tersebut dapat meng-antarkan kita pada perwujudan sebuah tatanan masyarakat si-pil seperti yang dicita-citakan. Mulyana, anggota KPU dan Syaukani, Bupati Kutai Kerta-negara serta... Jaksa Kejagung hanyalah segelintir komponen masyarakat sipil yang kemung-kinan gagal menepis godaan.
Masih banyak tokoh masyara-kat sipil lainnya yang belum tentu mengalami kegagalan. Sepatutnya kita tetap menaruh optimisme di tengah kondisi masyarakat sipil yang tengah miris dan terkepung.
Rekrutmen pemimpin terpen-ting yang sudah di depan mata adalah pilkada langsung. Setiap simpul masyarakat berkewajib-an melakukan publikasi jejak rekam para kontestan pilkada serta mencermati cara kampa-nye mereka. Lihat saja cara se-orang calon kepala daerah ber-kampanye, jika menghalalkan segala cara, dapat dipastikan orang tersebut hanya mengejar kepentingan pribadi berupa ke-kuasaan dan kekayaan. Dengan publikasi rinci setiap figur calon kepala daerah, masyarakat da-pat menentukan pemimpin yang tidak memiliki struktur internal yang kontraproduktif bagi pen-ciptaan masyarakat sipil.
Akhir-akhir ini terdapat ke-khawatiran terhadap peran KPUD dalam menyelenggara-kan pilkada. Keraguan ini mun-cul karena KPUD, sama dengan KPU, beranggotakan komponen masyarakat sipil dan saat Pe-milu 2004 bekerja di bawah ko-ordinasi KPU. Kekhawatirannya adalah jika KPU diindikasikan tergoda oleh pesona materi, KPUD juga kemungkinan akan tergoda. Akibatnya, hasil pil-kada diragukan legitimasinya.
Sebenarnya keraguan ini tidak beralasan karena dalam pil-kada, KPUD tidak berada di ba-wah KPU. Adalah belum tentu para anggota KPUD gagal meng-atasi godaan materi. Pendek-nya, borok yang pada waktu la-lu terjadi di KPU belum tentu muncul di KPUD. Jadi, kita ma-sih bisa berharap bahwa pilka-da akan menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat sipil.
Terciptanya masyarakat sipil bukanlah mimpi yang kian pu-dar, melainkan sesuatu yang real. Realitasnya terletak pada pengejarannya. Meskipun tuju-an akhir belum tercapai, kita ti-dak pernah hanya mengejar mimpi karena dalam pengejar-an ada sesuatu yang real.
Terlepas dari alternatif evolusi atau revolusi yang dipilih dalam pengejaran itu, dengan meng-upayakan terciptanya tatanan masyarakat sipil, berarti kita te-lah merealitaskan sesuatu yang sebelumnya tidak real. Pencip-taan rezim demokrasi-sosial mungkin bisa dijadikan tujuan sementara sebelum pada akhir-nya masyarakat sipil yang ter-buka, toleran dan beradab da-pat tercipta dengan sendirinya.
Dalam pesta lima tahunan ini peran dan partisipasi masyara-kat merupakan pilar utama bagi kesuksesan pelaksanaan de-mokrasi sesuai dengan asas otonomisasi daerah di mana masyarakat diajak untuk men-jadi pelaku politik yang cerdas dan pintar dalam berdemokrasi demi tercapainya visi masyara-kat yang mandiri di daerah. Un-tuk itu kita membutuhkan per-tobatan kolektif dari tingkat pe-mimpin hingga kepada masya-rakat yang paling bawah demi mewujudkan Mimpi Pilkada Jujur terselenggara di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.(habis)

Penulis Adalah
Direktur LSM
Yayasan Pelita Buana.