Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Harga minyak dunia menyentuh 120 USD (US Dollar) per barel. Fenomena ini semakin membumbungkan subsidi APBN terhadap harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di masyarakat. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kenaikan harga BBM sebesar 10 persen dilakukan, mengingat APBN yang sudah ngos-ngosan alias sakit akibat terlalu banyak mensubsidi sektor BBM. 
Kepala Ekonomi Bank Man-diri, Martin Panggabean me-ngatakan, kenaikan 10 persen BMM masih wajar dilakukan pemerintah. Martin mengata-kan dengan asumsi harga mi-nyak mentah Indonesia (ICP) US$ 95 per barel, beban sub-sidi BBM yang dikeluarkan pemerintah adalah sekitar Rp 130 triliun, sementara potensi kenaikan harga minyak dan kurs masih cukup tinggi. 
“Kalau dengan beban volu-me subsidi yang sama tetapi ternyata ICP mencapai US$ 105, maka subsidi yang dike-luarkan pemerintah bisa men-capai Rp 150 triliun,” ujarnya. Dikatakannya jika nilai tukar bergerak melemah, maka potensi subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah bisa mencapai Rp 200 triliun, sedangkan pemerintah hanya kuat menahan sampai sekitar Rp 150 triliun.
“Alternatif program smart card yang direncanakan pe-merintah sebenarnya sama saja dengan kenaikan harga BBM, oleh karena itu kenaik-an BBM 10 persen saja sudah cukup untuk mengamankan anggaran,” ujarnya. Sementa-ra itu, kenaikan harga minyak yang nyaris tembus USD120 dolar per barel, membuat ke-stabilan APBN 2008 tergang-gu. Pemerintah harus meng-ambil langkah taktis, jika ma-sih tetap bertahan untuk ti-dak menaikkan BBM. 
“Kenaikan ini membuat sub-sidi membengkak di atas Rp 200 triliun, ini jelas tidak sehat un-tuk sebuah anggaran negara,” ujar Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, usai bertemu dengan Menteri ESDM, Purnomo Yus-giantoro, di Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (23/04).
Menurut Hidayat, jika tidak ingin menaikkan BBM maka opsi penghematan dan diver-sifikasi energi harus dimulai segera. “Program penghemat-an melalui smart card tidak bisa ditunda, segera selesai-kan termasuk program peng-hematan lainnya,” ung-kapnya. Kendala pemerintah dalam menjalankan smart card, lanjut Hidayat, adalah masalah koordinasi. Se-hingga, saat ini belum bisa dijalankan.
“Di negara ini kan yang na-manya koordinasi menjadi barang mewah, banyak orang pintar tapi tidak tahu bagai-mana melakukan koordinasi,” imbuhnya. Kadin sendiri, lan-jut Hidayat, setuju dengan ke-naikan BBM namun waktu dan kondisinya harus diperhi-tungkan secara matang. “Me-naikkan BBM keputusan po-litis, bisa dilakukan setelah seluruh program penghemat-an dan lainnya sudah dijalan-kan,” ujarnya. 
Secara terpisah, diperoleh data bahwa hingga bulan Ma-ret 2008 ini, pemerintah su-dah mengucurkan subsidi ba-han bakar minyak sebesar Rp 32 triliun. Secara rata-rata ti-ap bulannya pemerintah me-ngucurkan Rp 10 triliun un-tuk subsidi BBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Peneri-maan Negara Bukan Pajak Ditjen Anggaran Mudjo Su-warno di Gedung Depkeu, Ja-lan Lapangan Banteng, Ja-karta, Rabu (23/04).
“Hasil verifikasi itu sekitar Rp 30 triliun lebih, Rp 32 triliun,” ujarnya. Tingginya subsidi yang dikucurkan oleh pe-merintah itu terkait tingginya harga minyak mentah Indone-sia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang kini menembus US$ 100 per barel. Subsidi BBM dalam APBN perubahan 2008 ditetapkan sebesar Rp 126,8 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari besaran subsidi dalam APBN 2008 yang hanya dipatok sebesar Rp 45 triliun.
“Ya memang volumenya agak lebih besar sedikit kalau dihitung dengan kasarannya kali angka realisasi selama ti-ga bulan ini, kali empat saja, melebihi APBNP konsumsi-nya. Mudah-mudahan ini kan baru tiga bulan, kan program-nya masih banyak kemudian dalam rangka pengendalian minyak tanah, juga berhasil,” ujarnya.
Subsidi listrik untuk subsi-di listrik, pemerintah memba-yar rata-rata Rp 2,5 triliun per bulannya. Sedangkan secara keseluruhan dalam tahun ditargetkan sebesar Rp 60,291 triliun di 2008. 
“Tiga bulan PLN kan anggar-annya Rp 60 triliun. Tapi seka-rang masih mengacu APBN induknya. Januari, Februari masih menggunakan biaya pokok dari APBN. Rata-rata sekitar Rp 2,5 triliun setiap bulannya,” ujarnya.(spc/okz/zal)