HANYA SATU UNTUK SEMUA

 

 
NEWS CATEGORIES

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Head Lines News

24 April 2008

Batas negosiasi terakhir sampai 30 April
Eksekusi Lahan Depot Pertamina Dimulai


Setelah berkali-kali tertunda, Rabu (23/04) kemarin, Penga-dilan Negeri (PN) Bitung mulai melakukan eksekusi secara bertahap terhadap tanah Depot Pertamina di Kelurahan Bitung Barat yang digugat dan telah dimenangkan oleh Hendrikh Warouw cs, berdasarkan putus-an kasasi Mahkamah Agung (MA). 
Tahap pertama eksekusi ada-lah pemetaan dan pengukuran tanah lokasi Depot Pertamina. Berdasarkan pantauan kemarin (23/04), pemetaan dan pengu-kuran tanah dimulai sekitar pukul 11.30 Wita setelah sebe-
lumnya ahli waris mengada-kan pertemuan dengan Pani-tera Perdata Hamin A SH MH, Kepala Depot, pihak kepolisi-an dan juga BPN. 
Pertemuan yang dilangsung-kan di dalam ruangan Perta-mina sangat tertutup untuk wartawan. Bahkan wartawan tidak diperkenankan mengam-bil foto di dalam ruangan. Sele-sai pertemuan, pihak-pihak terkait masuk ke dalam wila-yah Pertamina. Penjagaan sa-ngat ketat, sebab untuk ma-suk wilayah tersebut tidak ada yang diperbolehkan mengaktif-kan handphone, bahkan ka-mera pun tidak diperkenan-kan menggunakan cahaya. 
Ketika masuk di dalam wila-yah yang menjadi objek seng-keta, Panitera Muda Perdata Hamin A SH MH bersama be-berapa staf pengadilan seba-gai pihak eksekutor dan juga BPN, mulai mengukur lokasi. Pengukuran dan pemetaan tanah tersebut selain dihadiri oleh pihak pengadilan, ahli waris, pimpinan Pertamina, BPN, Kapolres Bitung Drs Sungkono juga dihadiri oleh pemerintah propinsi yaitu Karo Umum Pemprop Drs Boy Watuseke dan Karo ekonomi Pemprof LJ Liwoso.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bitung Sirande Palayukan SH MHum melalui Humas Decky Wagiu SH MH kepada Komen-tar mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) akan melakukan eksekusi secara bertahap se-bagaimana putusan hukum setelah upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil. “Se-bagaimana putusan hukum maka proses eksekusi tetap akan dilakukan, karena pro-ses mediasi yang berupaya dilakukan pengadilan tidak menampakkan hasil,” jelas Wagiu.
Lebih jauh dipaparkan Wa-giu, untuk memantau jalan-nya proses eksekusi tersebut agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Sulut Agustinus Rungngu SH MH juga menyempatkan diri memantau meski hanya ber-ada di PN dan tidak langsung ke lokasi. Apalagi putusan ten-tang perkara tersebut sudah bertahun-tahun.
“Eksekusi ini dilakukan seca-ra bertahap karena Ketua Pe-ngadilan Negeri (KPN) mengan-jurkan kepada Pertamina agar membayar kepada pemilik yang sudah berperkara. KPN berupaya supaya terjadi ekse-kusi damai. Maksudnya perta-mina kan dalam hal ini sudah kalah, jadi silakan membayar kepada pemenang,” tuturnya.
Bahkan kata Wagiu, KPN berupaya membantu dengan cara menekan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang di-maksudkan supaya kepenti-ngan publik terpenuhi dalam artian tidak di-markup. 
Akan tetapi pihak Pertamina berkali-kali menunda perte-muan. Pengadilan juga sudah berupaya ke pemerintah pro-pinsi menemui gubernur, pe-ngadilan tinggi (PT) namun Pertamina berkeras tidak mau membayar. “Pengadilan harus konsisten di mana semuanya berdasar hukum tanpa meng-abaikan kepentingan publik, apalagi proses mediasi yang berulang kali dilakukan KPN tidak berhasil, karena tidak ada penyelesaian dari Perta-mina,” tegasnya.
Ditambahkannya, proses mediasi ini juga dilakukan agar jangan sampai kepen-tingan publik terabaikan, yaitu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Semuanya un-tuk mengakomodir kepenti-ngan publik tapi juga tidak meng-abaikan keputusan hukum. Apalagi hal ini sudah ber-tahun-tahun ditunggu oleh pemenang perkara tersebut.
Panitera Muda (Panmud) Hamin A SH MH kepada koran ini menjelaskan bahwa untuk eksekusi nomor pene-tapannya adalah 4/Ten.Pdt. Eks/2008/PN.Btg tertanggal 18 April 2008 “Ini baru peme-taan dan pengukuran, ekse-kusi selanjutnya akan dilaku-kan pada tanggal 30 April nanti,” ungkapnya.
Di mana lanjutnya, eksekusi tersebut berupa pengosongan lahan dan nanti akan berlan-jut ke eksekusi secara keselu-ruhan. Untuk proses mediasi jarak seminggu sebelum pe-laksanaan eksekusi bisa digu-nakan oleh kedua pihak, yaitu ahli waris dan pihak perta-mina. Jika pengadilan tidak memperoleh kabar tentang mediasi tersebut, berarti ekse-kusi tetap akan dilaksanakan sesuai objek eksekusi sebagai-mana hasil pemetaan yang sudah dilakukan.
Sedangkan Karo Umum Drs Boy Watuseke dan Karo Eko-nomi LJ Liwoso kepada se-jumlah wartawan mengata-kan, putusan dari Mahkamah Agung (MA) saat ini ditindak-lanjuti hingga ke bawah dan apa yang dilakukan sesuai de-ngan putusan MA, di mana PN telah diminta untuk menfasi-litasi antara dua pihak yang berperkara yaitu Pertamina dan ahli waris.
“Untuk penyaluran BBM se-jauh ini belum ada gangguan, meski pun ada proses tersebut di mana saat ini tahap perta-ma sementara dilakukan ya-itu menetapkan lokasi tentang objek perkara dan tahap beri-kutnya nanti penyelesaian eksekusi,” tandas keduanya.
Kepala Depot Pertamina Bi-tung, S Rumarso, ketika di-mintai keterangannya menga-takan, sejauh ini pihaknya masih harus berkonsultasi lagi ke pusat sebab keputusan ada di pusat “Pihak Pertamina harus berkonsultasi dahulu ke pusat sebelum menentu-kan langkah selanjutnya. Jika memang eksekusi harus di-laksanakan maka Pertamina terpaksa harus pindah,” te-gasnya.
Sementara itu Ketua Tim Pengacara Ahli Waris Noldy Sulu SH menjelaskan, untuk proses tersebut pihaknya telah mempercayakan sepenuhnya Ketua Pengadilan Negeri sela-ku pemimpin eksekutor dalam proses hukum tersebut. Apala-gi secara teknis saat ini baru dilakukan pengukuran terle-bih dahulu terhadap objek per-kara yang luasnya 45.595 M2 (4,5 ha) tersebut, baru ekse-kusi selanjutnya yang menu-rut informasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Soal mediasi damai, kita tunggu saja. Sebab proses ter-sebut sudah berulang kali di-lakukan, namun tidak meng-hasilkan sesuatu yang baik. Namun kami tetap terbuka jika nantinya Pertamina akan melakukan ganti rugi,” pung-kasnya.
Rekomendasi gubernur sen-diri menetapkan harga ganti rugi yang harus dibayar Perta-mina mencapai Rp 74 miliar. Namun Sulu mengatakan, apa yang diminta ahli waris di atas harga tersebut. Sementara diperoleh kabar, pihak Perta-mina pusat siap membayar na-mun jauh di bawah rekomen-dasi gubernur tadi. Sebab jika sudah mencapai Rp 74 miliar ke atas, Pertamina lebih memi-lih memindahkan lokasinya.
Sementara dalam eksekusi yang masih berupa tahap pe-ngukuran kemarin, Polres Bi-tung menurunkan satu kompi untuk pengamanan. Seperti diketahui, PT Pertamina (Per-sero) dan Pemerintah Propinsi (Pemda) Sulut digugat Hen-drik Warouw cs. Dan setelah melalui berbagai tahap persi-dangan, Hendrik Warouw cs akhirnya memenangkan per-kara gugatan tanah tersebut sebagaimana putusan Mah-kamah Agung (MA) dengan nomor 3965 K/Pdt?1999 jo No 237 PK/Pdt 2003 (Peninjauan Kembali).
Berdasarkan putusan kasasi tersebut permohonan ekseku-si telah diajukan sejak tahun 2003 atau setelah putusan PK, namun kemudian tertun-da pelaksanaannya dikarena-kan berbagai faktor, antara lain adanya perlawanan dari pihak tereksekusi atau Verzet oleh Pertamina melalui kua-sanya Kejaksaan Agung (Keja-gung) dan Pemerintah Propin-si (Pemprop) melalui Kejaksa-an Tinggi (kejati) Sulut pada April 2006.
Gugatan perlawanan ini pun tidak berhasil karena ditolak PN Bitung sebagaimana pu-tusan Nomor 19/Pdt.G/2006 /PN Bitung tanggal 29 Desem-ber 2006. Sesuai diktum pu-tusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah ter-sebut di atas, objek eksekusi adalah berupa lahan tanah seluas 45.595M2 atau 4,5 Ha yang saat ini dijadikan lokasi Depot Pertamina Bitung yang harus dikosongkan dan dise-rahkan kepada penggugat.(ipa)

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin