Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Setelah mendapat banyak resistensi terkait hari penco-blosan Pemilu (5 April 2009) dan Pilpres (5 Juli 2009) yang jatuh pada Hari Minggu, akhirnya KPU Pusat bersedia untuk meninjau kembali jadwal tersebut. 
Anggota KPU I Gede Putu Ar-tha mengakui banyak masuk-an yang diterima pihaknya soal jadwal pemilu yang telah ditetapkan. 
Oleh sebab itu, berdasarkan masukan tersebut, pihaknya membahasnya dalam rapat pleno KPU. “Masukan masya-rakat dan parpol terhadap jadwal yang sudah ditetapkan akan kita plenokan kembali,” katanya kepada Komentar di Jakarta, kemarin (23/04).
Menurutnya, waktu mene-tapkan jadwal pemilihan pada 5 April 2009, KPU tidak me-mahami kalau tanggal terse-but jatuh pada hari Minggu. Tapi setelah mendapat ma-sukan dari masyarakat mau-pun parpol, maka pihaknya merasa perlu menggelar pleno guna membahas masukan tersebut. Menjawab pertanya-an apakah dengan menggeser jadwal akan mempengaruhi agenda lainnya, menurut Pu-tu, menggeser satu hari tidak melanggar ketentuan UU yang ada. 
“Jadi tidak masalah, kalau hanya menggeser sehari jad-wal pemilihan. Agenda yang ada tetap akan berjalan seba-gaimana yang telah dijadwal-kan KPU,” ujarnya. Jika jad-wal pemilihan jadi digeser (bu-kan pada hari Minggu), maka KPU akan meminta kepada presiden untuk mengeluarkan keppresnya. 
Secara pribadi Putu berha-rap KPU mengambil kebijakan terbaik, agar tidak menimbul-kan protes di masyarakat. “Karena itu, mumpung belum terlambat, ada baiknya jadwal penyelenggaraan pemilu itu direvisi,” katanya. Wakil Ke-tua Umum DPP PDS, Denny Tewu menyambut positif jad-wal ulang Pemilu oleh KPU. “Jika KPU mengkaji ulang penetapan jadwal pemilu yang jatuh hari Minggu, sangat positif bagi pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air,” kata-nya. 
Sejauh ini dia mengaku par-tainya sudah menyampai-kan surat keberatan ke KPU ter-kait jadwal pelaksanaan pemilu. “PDS sudah mengirim surat ke KPU agar meninjau ulang penetapan pemilu di hari Minggu,” tandasnya. Di-tegaskannya, pemilu milik bangsa, sehingga jangan sam-pai ada diskriminasi terhadap demokrasi di tanah air. ‘’In-donesia milik bersama dan bukan kelompok tertentu,” tandasnya. Bahkan tidak ha-nya pemilu, pelaksanaan pil-kada (pemilihan kepala dae-rah) juga tidak dilakukan pada hari umat yang sedang menjalankan ibadah. Dia mencontohkan Pilkada Jabar yang dilakukan hari Minggu. Di mana sebanyak 35 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Itu bisa diindi-kasikan, pelaksanaan hari Minggu tidak efektif.(zal)