Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Tokoh PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), Dr Lodewijik Gultom meng-ingatkan, pelaksanaan Pemi-lu 5 April 2009 yang jatuh pa-da hari Minggu, bisa meng-hambat demokratisasi. Apa
alasannya? Jika pemilu di-gelar Minggu, tidak akan se-suai azas pemilu. Artinya, ha-sil pemilu tidak akan sigini-fikan karena salah satu azas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) ditambah de-ngan Demokrasi, tidak dija-lankan. 
“Jika KPU melaksanakan pada hari Minggu, sama arti-nya tidak sesuai azas pemilu yang luber dan demokratis. Jadi hasilnya tidak optimal,” kata dia dalam diskusi berta-juk “Pelaksanaan Pemilu Hari Minggu dan Dampak Pada Partisipasi Umat” yang dise-lenggarakan Partai Damai Se-jahtera (PDS) di Jakarta, ke-marin (24/04).
Hadir dalam diskusi yang di-pandu Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu, yakni sejumlah elemen keagamaan, di antaranya Sekretaris Ek-sekutif KWI Romo EdyPutran-to dan Tokoh Muhammadiyah Imam Adaraqutni. Gultom menegaskan, pelaksana pemi-lihan Minggu 5 April 2009, bi-sa mengganggu umat yang se-dang ibadah.”Apalagi bukan hanya umat kristiani saja yang memanfaatkan hari Minggu untuk beribadah, ada juga ma-syarakat Thionghoa dengan Cheng Beng-nya yakni berzia-rah ke makam leluhur me-reka. Jadi azas itu terganggu,” argumen Gultom yang dikenal pengurus PGI di biro hukum dan HAM. Gultom sendiri me-minta PDS memperjuangkan aspirasi perubahan jadwal pemilihan tersebut. 
Pendapat sama juga disam-paikan Romo Edy Putranto. Namun menurut dia, masalah toleransi ini masih bisa dibi-carakan dengan KPU sebagai representasi pemerintah. “Se-tidaknya dalam kesempatan dan dalam peristiwa lain, hal-hal yang menyangkut agenda bangsa dan mau menggu-nakan hari-hari yang dikenal sebagai waktu umat beragama menjalankan ibadah (Jumat dan Minggu). Jadi KPU bisa mempertimbangkan lebih matang,” ujarnya seraya me-ngatakan, sebaiknya hari pe-milihan dilaksanakan pada hari efektif kerja.(zal)