|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Ekonomi dan Bisnis |
25 April 2008
|
|
HKTI Sulut Usulkan
Regionalisasi Harga Gabah dan Beras
|
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Utara (Sulut) mengusulkan pemerintah melakukan regio-nalisasi harga gabah dan beras sehingga kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dapat dirasakan merata oleh seluruh petani.
“Biaya petani di Pulau Jawa dan Sulut tidak sama, karena HPP tersebut diberlakukan seragam, maka tingkat ke-untungan makin timpang, untuk itu perlu HPP masing-masing daerah,” ujar Ketua HKTI Sulut, Dr Ir Lucky Long-dong, Kamis (24/04) kemarin.
Petani di pulau Jawa biaya produksinya lebih rendah ke-timbang di Sulawesi, hal ini harus dipertimbangkan peme-rintah dalam menentukan harga jual sehingga benar-benar terjadi pemerataan.
Lucky mengatakan, kenaikan HPP gabah 10 persen dari Rp 2000 menjadi Rp 2200 per Kg dan beras 7,5 persen dari Rp 4000 men-jadi Rp 4300 per Kg, pada dasar-nya sudah cukup baik. “Persen-tase kenaikannya yang sudah di atas angka inflasi Sulut, dari sisi teori sudah cukup bagus, hanya saja, penentuan nilai HPP tersebut perlu dilakukan lebih rinci masing-masing daerah,” kata Lucky.
Lucky mengatakan, kondisi ekonomi petani padi di Sulut ma-sih cukup memprihatinkan, ba-nyak petani yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. “De-ngan demikian bila terjadi ge-jolak harga bahan kebutuhan pokok sedikit saja, maka dapat dipastikan mereka tidak akan dapat membiayai hidup ke-luarga, apalagi pendidikan anak,” katanya.
Untuk itu, pemerintah harus semakin memberi perhatian kepada petani dengan men-ciptakan kebijakan yang adil dan dapat dirasakan secara me-rata oleh petani, dengan begitu maka petani di daerah akan lebih termotivasi memproduksi pangan, pada akhirnya dapat menghindarkan Indonesia dari kondisi rawan pangan.(wel)
|
|
