Tak diperhatikannya hak para guru di Minsel bakal berbuntut panjang. Pasalnya, aksi demo besar-besaran sudah disiapkan kalangan ‘omar bakrie’. Bahkan, mereka juga siap melaporkan penyalahgunaan angggaran di Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Minsel, ke pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Menurut mereka, hak berupa selisih beras dari tahun 2006 yakni mencapai 16 bulan, serta dana TTK (Tunjangan Tenaga Kependidikan) tahun 2007 yang kesemuanya mencapai belasan miliar, sampai saat ini masih ’mengendap’ di kas daerah. 
Menurut koordinator lapang-an AGIS Minsel, Edwin Lonteng SPd kepada sejumlah wartawan (24/04) kemarin, hak guru se-lang tahun 2006 adalah berupa dana selisih beras sebesar Rp 500 ribu per orang. Dikali 16 bulan dan dikalikan lagi sekitar tiga ribu guru di Minsel. 
Sama halnya dengan hak be-rupa TTK guru yang per orang-nya tiap bulan minimal Rp 100 ribu, dikali 12 bulan dan dikali tiga ribuan guru. Begitu juga de-ngan hak guru berupa dana TKD (Tunjangan Kinerja Dae-rah), yang di tahun 2007 masih ada sekitar tiga sampai enam bulan yang belum disalurkan pihak Dinas Keuangan. 
Dijelaskan Lonteng, dikare-nakan proses keterlambatan pembayaran hak guru itu ada indikasi diendapkan, maka pi-haknya tidak akan tanggung-tanggung lagi melaporkan ka-susnya ke pihak KPK. 
“Selama ini nasib guru di Minsel seakan dipermainkan atau ditahan-tahan. Ini jelas aksi penyalahgunaan anggar-an. Bayangkan saja kalau dana sebesar miliaran rupiah lalu harus dimasukkan ke rekening pribadi oknum pejabat, ini jelas merugikan dan patut disayang-kan,” beber Lonteng. 
Ditambahkannya, guna me-nyampaikan aspirasi guru di Minsel itu pihaknya juga telah mendatangi dan melaporkan kasus tersebut ke pihak Legis-latif Minsel, yakni langsung ke-pada Ketua DPRD, Ny Jenny Tumbuan SE. 
“Ini keterlambatan pemba-yaran di Dinas Keuangan Pem-kab Minsel bukan hanya terjadi pada guru. Tapi hampir semua SKPD Pemkab Minsel menga-lami nasib apes serupa. Dan mereka mengaku siap bersama guru untuk melakukan ’perla-wanan’ alias demo,” tukas Lon-teng. 
Menanggapi informasi ini, juru bicara Pemkab Minsel, Andre Winowatan SSTP MSi ketika dikonfirmasi kemarin, mengaku masih akan berkoordinasi lagi dengan pihak terkait yakni Di-nas Keuangan, di bawah pim-pinan Drs Boy Pandeirot.
“Soal tuntutan guru, saya ma-sih akan koordinasikan dulu dengan dinas terkait,” ujar Wi-nowatan, yang saat ini berada di Kota Batam guna mengikuti studi banding Diklat PIM III Pemkab Minsel.(pen)