Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Sulawesi Utara menemukan telah terjadi penyimpangan keuangan di wilayah kerjanya (Sulut dan Gorontalo) senilai Rp 55,6 miliar dalam lima tahun terakhir. Sedangkan dari hasil investigasi pihaknya, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 35,4 miliar dari penyimpangan keuangan tersebut. 
“Ini adalah hasil pemerik-saan reguler kami terhadap penyimpangan keuangan negara di wilayah Sulut dan Gorontalo (Sulutgo), khusus-nya bantuan luar negeri dan proyek-proyek lintas sektoral yang dibiayai pemerintah pu-sat. Sedangkan menyangkut keuangan yang terkait de-ngan APBD, itu adalah urusan BPK (Badan Pemeriksa Ke-uangan),” ungkap Kepala Per-wakilan (Kaper) BPKP Sulut, Bambang Utoyo dalam perte-muannya dengan kru redaksi Komentar, Jumat (25/04) ke-marin.
Dalam pertemuan silaturah-mi yang digelar di dapur re-daksi koran ini, Bambang Utoyo didampingi staf pimpi-nan BPKP Sulut lainnya, yang terdiri dari Kepala Bidang Instansi Pengelolaan Pusat Fadhli Nasri, Kepala Bidang Akuntan Negara Josef Kolom-poy, Kepala Bidang Akunta-bilitas Pemerintah Daerah Tongam Pribadi, Kepala Bidang Investigasi Muhaemin, Kepala Bidang Tata Usaha/Kepala Sekretariat Humas Hengky Mapaly dan Sekretaris Humas Fahmi Kurniawan.
Pria yang baru dua bulan menjabat Kaper BPKP Sulut ini secara panjang lebar memberi penjelasan seputar tugas-tugas BPKP. Ia pun merasa perlu me-luruskan perbedaan antara tugas BPKP dan BPK. Karena menurut dia, selama ini masya-rakat melihat BPKP itu memiliki kesamaan dengan BPK. Pada-hal kedua lembaga itu berbeda.
“Misalnya dalam kaitan de-ngan APBD propinsi atau ka-bupaten/kota, BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Itu adalah tugas BPK. Kami hanya bisa melakukan audit terhadap APBD, kalau diminta,” ujarnya.
Dalam kaitan dengan kasus-kasus penyelewengan ke-uangan, tuturnya lagi, BPKP melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. “Kerjasama itu adalah, bila kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan dan membutuhkan BPKP untuk melakukan audit, maka BPKP akan memenuhi permintaan tersebut,” jelasnya lagi.
Ia mencontohkan beberapa kasus di daerah ini yang me-libatkan auditing BPKP atas permintaan penyidik, antara lain kasus Flowmeter (PLN) di Bitung dan kasus tunjangan insentif guru di Minsel. 
Selain itu kasus yang juga pernah ramai diberitakan, yaitu Blazer-gate (mobil dinas Anggota DPRD Sulut), yang sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti. “Untuk kasus Blazer-gate, BPKP menemukan adanya mark up senilai hampir Rp 1 miliar. Tapi bagaimana kelanjutan perkara itu, ter-gantung kepolisian dan ke-jaksaan. Kami hanya membe-rikan temuan kami,” tegasnya.
Di sisi lain, BPKP meng-ingatkan, peran SKPD dalam penyusunan laporan keuangan untuk mempertanggungja-wabkan keuangan daerah se-suai Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge-lolaan Keuangan Daerah. Me-nurut Bambang, untuk meng-hasilkan laporan keuangan tersebut, diperlukan suatu sis-tem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan in-formasi (output) yang dapat di-gunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputu-san. 
“Saat ini BPKP tengah mem-persiapkan pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan, dengan melakukan bimtek administra-tor program aplikasi SIMDA BPKP. Karena itu, kami me-respon positif upaya peme-rintah daerah yang telah me-makai tenaga BPKP dalam hal penyusunan pengelolaan ke-uangan daerah guna menge-liminir tingkat penyimpangan keuangan daerah,” tukas Bambang sembari menyebut baru Propinsi Sulut dan Go-rontalo yang memakai tenaga BPKP untuk bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada bagian lain, pihak BPKP menginginkan bisa tetap men-jalin komunikasi dengan pers terkait tugas mereka. Hal ini disambut Redpel Komentar, Marsel Palilingan dan Redaktur senior Jeffry Pay dalam dialog yang berlangsung dalam suasa-na keakraban tersebut.(jef/sel)