CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Historika dan Tokoh
Bolamania Tribun

BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 

REDAKSI INFO.
About Us

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

   

 
Berita Ekonomi dan Bisnis  

26 April 2008

Hasil Opini BPK, Laporan Keuangan Kota Manado Terburuk

 IKUTI BERITA LAIN

Sektor Pariwisata Sulut Masih Perlu Investor Baru

Disperindag Sulut Telusuri Ekspor Ilegal Beras ke Filipina

Pasar Tradisional Tomohon Bangun Fasilitas Sayur Segar

 
Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2005 dan 2006 di lingkungan pemerintahan daerah se-Propinsi Sulut, menunjukkan Laporan Keuangan Kota Manado sebagai yang terburuk.

“Dalam istilah auditing untuk Kota Manado masuk dalam kategori Adverse, di mana kategori ini yang paling jelek,” tutur Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut Bambang Utoyo, ketika melakukan sosialisasi tugas-tugas BPKP, Jumat (25/04) kemarin di Redaksi Komentar.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut, menurut Bambang Utoyo, ada empat kategori penilaian dari laporan tersebut. Keempatnya terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclamer).
Untuk laporan keuangan yang masuk kategori baik, jelasnya, diperoleh Pemda Propinsi Sulut dan Kota Bitung. Kedua instansi pemerintah tersebut mendapat penilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut belum ada Pemda yang mendapat penilaian terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.
Bambang Utoyo yang didampingi sejumlah staf pimpinan BPKP Sulut mengungkapkan, penyebab terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan terdiri dari: pemborosan anggaran (sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan terjadi penggelembungan anggaran/mark up), penyerapan anggaran lambat (mekanisme pembelanjaan belum berjalan dengan baik, kebingungan dan ketakutuan sanksi pidana dan perdata, dan tidak akuntabel), manajemen keuangan pemerintah belum tertata dengan baik, safety player vs entrepreneurship (dana di parkir di perbankan), kebocoran/korupsi (manajemen birokrasi lemah), pengendalian dan pengawasan intern (antar APIP tidak solid dan tida balance dengan BPK yang Powerful).(jef)

Tabel
Opini BPK atas Pemerikasan Laporan keuangan Tahun 2005 dan 2006
Di Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara
No Nama Pemda 2005 2006 Keterangan
1. Propinsi Sulut WDP WDP Unqualified/WTP
2. Kota Manado disclaimer Adverse
3. Kota Bitung WDP WDP
4. Kabupaten Bolmong disclaimer disclaimer
5. Kabupaten Minahasa WDP WDP
6. Kabupaten Sangihe WDP WDP
7. Kota Tomohon Tidak diaudit disclaimer
8. Kabupaten Minsel WDP disclaimer
9. Kabupaten Minut disclaimer disclaimer
10. Kota Kotamobagu Daerah Pemekaran
11. Kabupaten Mitra Daerah Pemekaran
12. Kabupaten Bolmut Daerah Pemekaran
13. Kabupaten Sitaro Daerah Pemekaran

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin