Rencana mutasi jabatan secara besar-besaran yang akan dilakukan petinggi Pemkab Minsel dalam waktu dekat ini, membuat sejumlah LSM dan kalangan legislatif Minsel angkat suara. Kedua elemen ini mengusulkan agar pimpinan SKPD yang capaian PAD jongkok prioritas diganti.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar para pejabat Minsel yang dinilai bermasa-lah, kiranya bisa dipertimbang-kan kursi jabatannya. Untuk para penggantinya diminta dipilih sosok birokrat yang handal dan tak berjiwa bobrok maupun berjiwa korupsi. 
Seperti diungkapkan Ketua Formipp (Forum Peduli Pem-bangunan dan Pendidikan) Minsel, Decky Mintje, usulan ini pantas dipertimbangkan pe-tinggi Pemkab Minsel dalam hal ini tim Baperjakat. “Begitu banyaknya pejabat di ling-kungan Pemkab Minsel saat ini hanya sekitar 40 persen yang memiliki kinerja prima. Selebihnya daripada itu, di-rasakan cukup mengecewa-kan dan buruk, karena diang-gap telah merugikan program pembangunan di Kabupaten Minsel, melalui penyetoran PAD yang jongkok maupun pelayanan tidak maksimal,” tandasnya. 
Hal senada juga dikatakan personel Dekab Minsel, John Sorongan. Kata dia, selaku wakil rakyat yang duduk di DPRD Minsel saat ini meminta agar pemerintah perlu mela-kukan pergantian pejabat se-suai dengan kemampuan maupun kapabilitas dari biro-krat itu sendiri. Ini dimaksud-kan agar ada perbaikan dalam usaha peningkatan pemba-ngunan serta perbaikan per-ekonomian warga masyarakat. “Prinsipnya legislatif sangat mendukung langkah eksekutif untuk melakukan perombak-kan jabatan. Namun tanpa ingin mencampuri urusan ke dalam pihak eksekutif terlalu jauh, kami pikir usulan ini wa-jar guna meneruskan aspirasi yang ada di masyarakat saat ini,” katanya.
Sementara itu, dari laporan yang ada terdapat sejumlah SKPD yang PAD-nya jongkok di antaranya Dinas Pertamba-ngan-Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pasar, Dinas So-sial, Dinas Pendapatan Dae-rah, dan Dinas Kehutanan.(pen)