Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2004 yang menyebut bahwa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah adalah kewenangan seorang gubernur, masih se-ring terabaikan di daerah ini. Salah satu buktinya, kerap didapati walikota/bupati yang melakukan kunjungan ke luar negeri (LN) ataupun ke pusat, tanpa sepenge-tahuan gubernur. 

Tidak itu saja, undangan rapat dan koordinasi dari gubernur, sepertinya sulit dipenuhi bu-pati/walikota. “Kewenangan se-orang gubernur itu adalah me-lakukan pembinaan dan pe-ngawasan kepada kabupaten/kota. Tetapi ketika bupati/wa-likota dipanggil untuk ikut ra-pat sangat sulit dilakukan. Ma-lahan ke luar negeri saja lang-sung nyelonong,” ungkap Asis-ten III Bidang Kepegawaian Set-daprop Sulut, Drs FN Meweng-kang MM saat menyampaikan materinya dalam Rakor Pembi-naan Program Kediklatan se-Propinsi Sulut, Senin (28/04) kemarin.
Dalam kesempatan yang turut dihadiri para Kepala BKD se-ka-bupaten/kota, Kepala Biro Ortal dan Kepegawaian Setdaprop, Kepala Badan/Dinas, Para KTU, Sekretaris Badan/Kantor dan Balai itu, Mewengkang kembali menekankan arti pentingnya sebuah koordinasi, antara pro-pinsi dan kabupaten/kota. 
“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS itu, kita berjuang bukan untuk jabatan atau kepangkat-an. Tetapi semua yang kita la-kukan adalah duty atau tugas untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Tetapi sering-kali, bila kita akan melakukan koordinasi, pejabat kita masih banyak yang melihat sosok atau pribadi yang akan memimpin rapat, bila jabatan dianggap se-tara, yah diwakilkan saja. Da-lam hal ini jangan kita melihat sisi senioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Peren-canaan Badan Diklat Depdagri, Dr Yustarto Huntoyungo MPd, dalam kesempatan yang sama mengatakan, belakangan ba-nyak kebijakan yang telah di-tetapkan tidak jalan. Penyebab-nya tidak lain karena dalam se-tiap kebijakan tidak dipahami secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian kecil saja.(eda)