Ketua Umum DPP Partai Da-mai Sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit menegaskan, PDS yang dipimpinnya merupakan satu-satunya kepengurusan PDS yang mempunyai berita acara negara beserta Surat Keputusan (SK) dari Depkum HAM. 

Hal ini disampaikan Ruyandi ketika menyerahkan berkas formulir pendaftaran peserta Pemilu 2009 di Kantor KPU Ja-karta, Selasa (29/04) kemarin. Ruyandi mengatakan, semua data yang diserahkan partai-nya sudah lengkap. Sebelum-nya, saat pengambilan formulir pendaftaran, KPU menerima dua kepengurusan PDS yang mengambil formulir peserta Pemilu 2009. 
Wakil Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu menambahkan, KPU harus bersikap tegas me-nolak partai yang tidak memiliki dokumen, seperti SK Depkum dan HAM, mendaftar sebagai peserta pemilu. “KPU harus ber-sikap tegas dengan menolak partai yang tidak memiliki do-kumen SK dari Depkum dan HAM mendaftar sebagai peserta pemilu,” tandasnya. 
Karena PDS pimpinan Ruyan-di yang mengantongi SK Men-kum dan HAM, menurut Tewu, jika ada partai yang mengklaim PDS tetapi tidak memiliki SK dari Depkum dan HAM, harus ditolak KPU. 
Akan halnya Dirjen Tata Ne-gara Administrasi Hukum Umum di Dephum dan HAM, yang juga Ketua Tim Verifikasi Parpol, Aidir Amin Daud me-ngatakan, pihaknnya tetap me-ngakui kepengurusan PDS Ru-yandi Hutasoit. Bahkan dia membantah pihaknya akan me-ngeluarkan SK ganda terhadap partai yang sama. 
“Depkum dan HAM tidak per-nah mengeluarkan SK kepengu-rusan ganda karena kita berpe-gang dengan UU bahwa harus ditandatangani ketua dan sek-jen tanpa ada konflik. Dephum dan HAM hanya mengakui PDS di bawah pimpinan Ruyandi Hutasoit,” kuncinya.(zal)