Rapat Pansus (Panitia Khusus) membahas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara eksekutif dan DPRD Minsel Jumat (01/02) kemarin, mendadak berlangsung tegang. Pasalnya, agenda utama membahas implementasi PP 41 Tahun 2007 tentang OPD tersebut, tiba-tiba beralih ke per-soalan penyampaian unek-unek para legislator Minsel terkait pola rekrutmen pejabat birokrat maupun PNS di jajaran Pem-kab Minsel yang dinilai jauh dari harapan warga Minsel.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Minsel, Rolly Po-rong SSos, di hadapan pihak ek-sekutif dipimpin Plt Sekdakab, Drs Novie Mangangantung. Ka-ta Porong, menyikapi aspirasi dan tuntutan masyarakat maka se-laku wakil masyarakat, pihak-nya merasa perlu memberi ma-sukan dan pemikiran ke pihak eksekutif agar dalam proses pengangkatan PNS dan pejabat perlu mengakomodir figur-figur putra daerah . 
“Pengamatan saat ini, masih banyak PNS dan birokrat Minsel yang harus diakomodir. Jadi kenapa harus diambil dari luar Minsel? Jadi sangat wajar kalau warga Minsel kecewa dan be-rang,” ketus Porong. 
Hal senada diungkapkan Ke-tua Pansus, Drs Robby Sang-koy. Dikatakannya pembahas-an OPD secara garis besar akan ada penambahan dalam jumlah struktur. Untuk itu diharapkan, Pemkab Minsel bisa memberda-yakan PNS yang ada di Minsel. “Caranya dengan bisa memberi kepercayaan dan tanggung jawab besar bagi putra dan pu-tri Minsel, yang diketahui sudah pasti memiliki semua kriteria atau persyaratan jenjang bi-rokrat tersebut. Jadi ini aspi-rasi warga, karena dewan per-panjangan tangan rakyat Min-sel,” paparnya. 
Mendengar aspirasi dan ke-luhan ini, Sekdakab Drs Novie Mangangantung dan Kepala BKD Drs Mecky Onibala, da-lam pembahasan tersebut me-ngatakan akan berusaha meng-implementasikan masukan le-gislatif sesuai aspirasi masya-rakat dengan mengedepankan asas profesionalisme kerja.(pen)